RKPD OKI Tahun 2025 Fokus Penguatan Infrastruktur Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyelenggarakan pertemuan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) OKI tahun 2025 di aula Bappeda pada Jum'at (15/3/2024) siang.

Adapun prioritas pembangunan OKI pada tahun 2025 mendatang adalah OKI Inklusif serta memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dikatakan Kepala Bappeda OKI melalui Kabid Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, M. Gusti mengatakan tujuan dari forum ini adalah  menyepakati dan mengintegrasikan arah kebijakan, serta menyatukan beberapa rencana dari setiap OPD dan menentukan skala prioritas dalam hal pembangunan strategis di Kabupaten OKI pada tahun 2025.

"Apa yang sudah direncanakan masyarakat sudah tertampung, kemudian kita klarifikasi dengan OPD seperti apa, kemudian kita sinkronkan juga dengan rencana kita di OPD. Beberapa prioritas antara lain menuntaskan proyek strategis, kemudian infrastruktur untuk menunjang perekonomian," ujar Gusti.

Baca juga: Pelantikan PPPK 2023 Pemkab OKI Masih Tunggu Penetapan Nomor Induk PPPK

Sementara itu Penjabat Seketaris Daerah OKI, Muhammad Refly menegaskan, bahwa Fungsi dari Forum Lintas Perangkat Daerah, yang menghadirkan seluruh OPD hingga Camat, dapat memberikan masukan di wilayahnya masing masing permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan.

"Makannya ada rapat lintas forum OPD sampai para camat bisa hadir untuk memberikan masukan di wilayahnya masing masing, permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan juga dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Secara garis besar Sekda berpesan jika tahun 2025 arah pembangunan diharapkan  dapat memberikan dampak domino dari hasil pembangunan kepada perekonomian.

Baca juga: Pemkab OKI Gelar Operasi Pasar Murah 3 Kali Seminggu, Fasilitasi Petani Jual Hasil Kebun

"Disamping itu kita juga memprioritaskan peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial; peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tata kelola pemerintahan dan stabilitas ekonomi daerah," terangnya. 

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, disampaikan Refly bidang infrastruktur dan sarana prasarana tetap menjadi prioritas disamping bidang urusan wajib dan pelayanan dasar lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, dan terkait perekonomian masyarakat. 

Ditambahkan Kepala Bappeda Provinsi Sumsel melalui Kabid mengatakan isu strategis RPD Sumsel 2024-2026 yaitu penguatan ekonomi didukung infrastruktur yang handal, akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting, SDM sehat, mandiri dan berdaya saing, pembangunan berkelanjutan dan efisiensi sumber daya, serta transformasi pelayanan publik pada tata kelola pemerintahan.

"Pencapaian untuk mengelola isu strategis ini diperlukan sinergi dan konsistensi sehingga rencana pembangunan bisa dicapai sesuai yang diharapkan," tutupnya.

Baca berita menarik lainnya di google news