Pemungutan Suara Ulang di Desa Lubuk Kemang Muratara, Ketua KPPS: Kami Harus Teliti Lagi

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah siap melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), Kamis (22/2/2024).

Ketua KPPS TPS 1 Desa Lubuk Kemang, Lukita mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyelenggarakan PSU.

"Kami sudah melakukan persiapan, kotak suara sudah datang, nanti sore ini kami menyiapkan TPS, undangan sudah diedar," katanya, Rabu (21/2/2024).

Dia mengatakan, lokasi TPS untuk melaksanakan PSU ini masih berada di tempat yang sama saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 lalu.

Lokasinya di balai desa di Dusun 1 Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu.

Baca juga: Daftar Caleg DPRD OKU Timur Dapil 4 Suara Terbanyak Sementara, PKB Posisi Puncak Perolehan Suara

Sementara untuk jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 210 pemilih.

"Pelajaran yang dapat kami ambil dari kejadian kemarin itu bahwa kami harus teliti lagi. Kemarin itu hanya kurang teliti saja anggota KPPS-nya," ujar Lukita.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU Kabupaten Muratara, Heriyanto mengatakan PSU hanya digelar di 1 TPS, dijadwalkan pada Kamis 22 Februari 2024 besok.

Adalah di TPS 1 Desa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara.

"PSU-nya lusa, hari Kamis, hanya di satu TPS itulah, TPS 1 di Lubuk Kemang," ungkap Heriyanto, Selasa (20/1/2024) kemarin.

PSU akan dilaksanakan oleh anggota KPPS yang sama, mereka akan bekerja kembali seperti menyelenggarakan pemilu pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Iya yang melaksanakan anggota KPPS yang kemarin itulah, karena masa kerja mereka satu bulan sampai tanggal 25 Februari nanti," kata Heriyanto.

Tujuh anggota KPPS pada TPS 1 di Desa Lubuk Kemang akan melaksanakan PSU untuk memilih Pilpres dan Pileg semua jenjang.

Tujuh anggota KPPS tidak akan mendapat gaji lagi, namun untuk anggaran operasional TPS tetap disediakan.

"Milih semua, mulai dari presiden sampai DPRD kabupaten, mereka tidak ada gaji lagi, tapi anggaran operasional TPS-nya ada," kata Heriyanto.