Kemenkumham Sumsel Minta Pelayanan Berbasis HAM di Pemkab Empat Lawang

TRIBUNSUMSEL.COM,EMPATLAWANG-  Kepala Bidang HAM Kemenkumham Sumsel, Karyadi menjelaskan terkait edaran permenkumham no. 25 tahun 2023 tentang pelayanan publik berbasis HAM di pemerintah daerah.

“Dengan adanya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023, sangat diharapkan jumlah satuan kerja yang mengikuti P2HAM dapat meningkat tidak hanya dari internal Kemenkumham tetapi juga dari tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat,” kata Karyadi saat melakukan Rapat kordinasi terkait Kegiatan Diseminasi Dan Penguatan HAM dengan pemerintah kabupaten empat lawang. Rabu (24/1/2024).

Selain itu Tim Kanwil Kemenkumham Sumsel juga melakukan  review terkait hasil perolehan KKPHAM Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2023, dan OPD yang mendeklarasikan siap melakukan penilaian P2HAM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yaitu, Disdukcapil, Dinas Perizinan, dan Dinas Kesehatan.

Baca juga: Sambut Pemilu 2024, Kemenkumham Sumsel Ajak ASN Bersikap Netral

Baca juga: Bantu Sebarkan Informasi Kepada Masyarakat, Kemenkumham Sumsel Gandeng Media di Sumsel

Disisi lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Empat Lawang, Hepy Safriani menyambut baik kunjungan dari Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Menurutnya dengan adanya koordinasi ini maka dapat mendorong penerapan HAM di bidang pelayanan publik.

Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Empat Lawang, Hepy Safriani serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diantaranya Para Asisten, Kepala Dinas Disduk Capil, Kepala BAPEDA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kemenkominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum serta  Kepala dinas perizinan.

Baca berita menarik lainnya di google news