Berita Kemenkumham Sumsel

Jalin Koordinasi dan Komunikasi, Kemenkumham Sumsel Tindak Lanjuti Pemeriksaaan BPK RI

Dikatakannya terdapat tiga pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK untuk periode Tahun Anggaran 2022 hingga semester I Tahun Anggaran 2023.

Editor: Sri Hidayatun
Humas Kemenkumham Sumsel
Kakanwil kemenkumham Sumsel , Ilham Djaya menggelar rapat tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung di ruang teleconference Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rabu (12/07/2023). 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Menindaklanjuti soft entry meeting pemeriksaaan BPK RI pada tanggal 11 Juli 2023 yang lalu, Kanwil kemenkumham sumsel langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Rabu (12/07/2023).

Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin koordinasi dan komunikasi pada satuan kerja pemasyarakatan akan menjadi objek pemeriksaan dalam mewujudkan persamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan serta pentingnya bersikap informatif dalam menyediakan data dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan sehingga dapat berlangsung dengan baik lancar efisien dan efektif.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya.

Dalam paparannya, ia memberikan poin-poin penting yang menjadi perhatian yaitu adanya keterbukaan dan kelengkapan data dan informasi dari jajaran satuan kerja.

Dikatakannya terdapat tiga pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK untuk periode Tahun Anggaran 2022 hingga semester I Tahun Anggaran 2023. '

Pertama, pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja barang, dan belanja modal pada Kantor Wilayah (Kanwil).

Selanjutnya, pemeriksaan atas Manajemen Aset. Ketiga, pemeriksaan pendahuluan atas kinerja manajemen pemasyarakatan.

 “Untuk Sumatera Selatan akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas Kinerja Manajemen Pemasyarakatan,” tutur kakanwil.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumsel Dukung Penyusunan Laporan Keuangan Yang Berkualitas

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Lantik 15 Pejabat

Kakanwil Ilham memberikan poin-poin penting yang menjadi perhatian yaitu adanya keterbukaan dan kelengkapan data dan informasi dari jajaran satuan kerja, interopabilitas atas pengadaan alat TI dan perangkat lunak yang terintegrasi, pembelian berulang alat komunikasi dan TI serta pemanfaatannya serta optimalisasi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
 
" Pemeriksaan bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi sebagai momentum bagi kita agar ada perbaikan-perbaikan dari sistem yang sudah berjalan dengan baik,” ungkap Ilham.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan,  Bambang Haryanto, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah, Kepala Lapas Perempuan Palembang, Ike Rahmawati, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, Sudirwan, Kepala Rutan Kelas I Palembang, Bistok Oloan Situngkir  serta Kepala Rupbasan Kelas I Palembang, Parulian Hutabarat.

Baca berita menarik lainnya di google news

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved