Pejabat Boleh Beli Mobil Dinas Baru Asalkan Mobil Listrik, Di Palembang Sudah Ada 43 Unit

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sempat ada kebijakan pejabat dilarang untuk membeli mobil dinas baru, tetapi saat ini ada kelonggaran dari kebijakan tersebut.

Pejabat dibolehkan beli mobil dinas baru dan dinas atau instansi dipersilakan untuk menggangarkan asalkan mobil dinas tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Mobil dinas baru untuk pejabat tersebut syaratnya harus mobil atau kendaraan berbasis listrik.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Hendriansyah menuturkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya meningkatkan pengguna mobil listrik di Sumsel. Tercatat sudah ada 43 mobil listrik dan 97 motor listrik di Sumsel.

"Berdasarkan data sudah ada 43 mobil listrik dan 97 motor listrik di Sumsel," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Hendriansyah usai menghadiri Rapat Sosialisasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) secara zoom di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Truk Batu Bara Dipaksa Putar Balik, Pengamat Transportasi Unsri Prof Erika Buchari: Tegakkan Hukum-3

Menurutnya, 43 mobil dan 97 motor listrik tersebut keseluruhan yang ada di Sumsel, baik kendaraan masyarakat, perusahaan, pemerintah dan lain-lain.

Untuk motor kebanyakan untuk di pabrik. Kemudian ada juga untuk kendaraan operasional di Pagar Alam dan lain-lain.

"Kalau untuk di OPD lingkungan Provinsi Sumsel yang sudah ada ESDM, dan Gubernur Sumsel. Kemudian menyusul Bapenda sudah menginformasikan menganggarkan tahun ini," katanya

Menurut, untuk pejabat memang belum banyak. Karena sebelumnya ada kebijakan tidak boleh membeli mobil dinas baru.

Namun kini sudah ada kebijakan boleh membeli mobil dinas baru asal mobil listrik.

"Untuk itulah rata-rata baru akan menganggarkan tahun. Imbaunya harus menjalankan instruksi Presiden bahwa kendaraan yang digunakan berbasis listrik harus ditingkatkan dan setiap bulan akan dievaluasi," ungkapnya

Menurutnya, sesuai Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Maka diperlukan langkah-langkah seperti menyusun dan menetapkan regulasi dan kebijakan. Lalu menyusun dan menetapkan alokasi anggaran serta meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel