Berita Nasional

Masalah Ferdy Sambo Bertambah, KPK Bakal Turun Tangan Mengecek Kembali Data Harta Kekayaannya

Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Editor: Slamet Teguh
(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Masalah Ferdy Sambo Bertambah, KPK Bakal Turun Tangan Mengecek Kembali Data Harta Kekayaannya 

TRIBUNSUMSEL.COM - Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Kini, masalah Ferdy Sambopun tampaknya bakal bertambah.

Hal tersebut tak lepas usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan mengecek kembali data kekayaan ferdy sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK, Ali Fikri di sela kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022), menjawab pertanyaan wartawan tentang tidak ditemukannya data kekayaan Sambo di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Akan cek kembali bagaimana harta tersebut, ada atau tidak di KPK, itu semuanya te-record di KPK,” jelasnya, seperti dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Watti dan Andika Jiung.

Pejabat, kata Ali, wajib melaporkan data harta kekayaan dan pelaporannya terekam dengan baik.

Menjawab pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan oleh KPK, Ali menyebut pihaknya mendorong dan mengimbau para penyelenggara negara melaporkan data harta kekayaannya setiap tahun.

Batasan waktu pelaporan harta kekayaan tersebut, lanjut Ali, adalah setiap bulan Maret hingga April.

“Tahun 2023 KPK akan mengingatkan kembali untuk laporan dan ini sebagai kontrol bagian dari upaya pencegahan tipikor (tindak pidana korupsi, red).”

“Ini motif-motif ekonomi dan diperoleh dan menjadi harta yang bernilai,” lanjutnya.

Baca juga: Reaksi Pengacara Brigadir J Saat Ferdy Sambo Keceplosan Ngaku Tembak Punggung Brigadir J, Terungkap

Baca juga: Hakim Sampai Terpukau, Berikut Deretan Kesaksian Ferdy Sambo, Hingga Tak Mengakui Tembak Brigadir J

Ali menambahkan, pihaknya juga masih terus mendorong para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan, dan berharap agar tahun ini seluruhnya melaporkan kekayaan mereka.

Mengenai teguran yang akan diberikan kepada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan, Ali mengatakan pihaknya selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga negara dan mempublikasikan sejauh mana kepatuhan pelapor.

“Kami juga dorong seluruhnya kewajiban untuk melaporkan tadi, melaporkan LHKPN itu.”

“Itu juga menjadi syarat bagi kementerian, lembaga, BUMD, misalnya mau naik jabatan, misalnya ke yang lebih tinggi,” tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved