Berita Kemenkumham Sumsel

Diikuti Wamenkumham, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia

Pembangunan Indeks HAM merupakan instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui situasi P5HAM di Indonesia. 

Editor: Sri Hidayatun
Humas Kemenkumham Sumsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Harun Sulianto mengikuti Seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Harun Sulianto mengikuti seminar pembangunan indeks HAM Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022).

Seminar ini berlangsung di hotel grand mercure Kemayoran Jakarta yang merupakan salah satu rangkaian perayaan hari hak asasi manusia ke-74 yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2022.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HA.04.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang peta jalan pembangunan indeks HAM Indonesia memuat dokumen rencana serta arah pembangunan indeks HAM Indonesia.

Pembangunan indeks HAM merupakan instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui situasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia. 

Disamping itu, pembangunan indeks HAM juga dapat digunakan sebagai sumber data untuk melakukan analisis sekunder dalam penyusunan kebijakan HAM di Indonesia.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal HAM Kemenkuham RI, Mualimin Abdi.

Baca juga: Evaluasi Kinerja UPT, Ini yang Dilakukan Kemenkumham Sumsel

Dalam sambutannya, Mualimin mengatakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Tahun 2022 mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang”.

Menurut Mualimin, Indonesia memiliki konstitusi, dan memiliki UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka di dalam target kinerja di Bappenas, Indeks Pembangunan HAM menjadi target strategis yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sejak Tahun 2022, Kemenkumham sedang Menyusun indeks pembangunan HAM di Indonesia 

Diharapkan apabila indeks pembangunan HAM selesai, maka ini akan menjadi pendoman bagi Kementerian/Lembaga di dalam memedomani hal-hal yang terkait dengan implementasi HAM yang lebih optimal di Indonesia

“Hal ini penting karena sekarang ini UU No 39 tahun 1999, terdapat 10 Hak Dasar dan juga mulai berkembang instrumen-isterumen HAM dari waktu kewaktu, dan ini perlu kita adopsi dan terapkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia,” jelas Muahimin.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward OS. Hiariej dlm keynote speech-nya menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang turut menjujung tinggi  HAM melalui konsitusi.  

Selain itu Indonesia telah turut serta dalam angggota perjanjian internasional.

Sesuai dengan pasal 71 UU No 39 Tahun 1999  pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati menegakan, dan memajukan HAM.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved