Berita Nasional

Mendagri Ancam Ganti 52 Pj Daerah yang Belum Lakukan Upaya Pengendalian Inflasi, OKI & Muba Termasuk

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengancam akan mengganti penjabat (Pj) yang belum melakukan upaya konkrit pengendalian inflasi

surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahro
Mendagri Tito Karnavian mengumumkan 52 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melakukan upaya konkrit pengendalian inflasi, Senin (5/12/2022). Tito mengancam akan mengganti para penjabat (Pj) di daerah itu jika tidak segera melakukan upaya pengendalian inflasi. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengancam akan mengganti penjabat (Pj) yang belum melakukan upaya konkrit pengendalian inflasi.

Hal ini disampaikan Tito Karnavian saat mengumumkan 52 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melakukan upaya konkrit pengendalian inflasi.

Dari 52 wilayah tersebut, dua diantaranya berada di Sumatera Selatan tepatnya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba).

"Kita punya datanya, masih ada 52 daerah yang belum melakukan upaya sama sekali," kata Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah di kantor pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Baca juga: Bharada E Ungkap Sosok Wanita Nangis di Rumah Ferdy Sambo, Kuasa Hukum Brigadir J Sebut Simpanan FS

Tito mengatakan inflasi secara nasional turun pada bulan November 2022 dari sebelumnya angka inflasi di bulan Oktober 2022 sebesar 5,71 persen menjadi 5,42 persen.

Dengan angka ini, di G20 Indonesia menjadi negara nomor 2 yang tingkat inflasinya terendah setelah Jepang yakni 3,7 persen.

Tito mengatakan tingkat inflasi nasional merupakan agregat atau penjumlahan dari kerja pusat dan Pemda.

Sebab hal ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu Mendagri mengatakan presiden ingin agar penanganan inflasi ditangani seperti mekanisme pandemi.

"Ini menyangkut perut rakyat. Kenaikan harga barang dan jasa akan berdampak langsung kepada rakyat. Oleh karena itu perlu teris kita kendalikan," ujarnya.

Tito mengatakan angka inflasi yang tinggi juga menjadi indikator penentuan penjabat (Pj) di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah selesai.

Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi Pj Gubernur, Bupati/Wali Kota yang berlangsung 3 bulan sekali.

Tito juga menyinggung soal pendapatan daerah, sebab itu ia sebut merupakan instrumen penting dalam pengendalian inflasi.

Belum lagi, BPS mewanti-wanti kenaikan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru.

"Sebentar lagi mau ada perjanjian Pj. Pj pastinya tidak akan kita dengar dari bupatinya. Pasti kita akan cari orang yang lebih bagus lagi," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved