Liputan Khusus Tribun Sumsel

Perusahaan Beri Dana Kompensasi Debu Batubara, Asisten I Sekdaprov Sumsel: Sah-sah Saja (2)

Sebagai bentuk kompensasi kepada warga, perusahaan tambang batubara memberikan dana kompensasi.

Editor: Vanda Rosetiati
TANGKAP LAYAR
Liputan khusus Tribun Sumsel truk batubara, warga seolah tak mempermasalahkan lagi aktivitas angkutan batubara setelah diberikan uang kompensasi debu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Angkutan batubara hingga kini masih menjadi permasalahan yang rumit. Bahkan ada juga sebagai bentuk kompensasi kepada warga, perusahaan tambang batubara memberikan dana kompensasi.

Menurut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumatera Selatan, Edward Candra, sah-sah saja perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi.

"Dilihat mereka sepertinya sudah saling musyawarah, bisa jadi sebagai bentuk dukungan dari perusahaan terhadap masyarakat. Saya kira itu hanya bentuk caranya saja, yang seperti CSR," kata Edward Candra, Jumat (25/11/2022)

Menurut Edward, sebenarnya perusahaan harus mentaati aturan yang ada, mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui. Kemudian tonasenya juga, lalu pengangkutannya jangan sampai berceceran yang bisa mengakibatkan debu.

Maka diimbau kepada para pengusaha untuk di lapangan harus mentaati itu. Ada juga dinas yang mengawasinya seperti Dinas Perhubungan, ESDM, dan lingkungan hidup untuk polusi debutnya.

"Saya sarankan juga untuk truknya bagian atas ditutup agar tidak berceceran dan agar tidak menimbulkan debu," pesan Edward.

Baca juga: LIPSUS: Makan Debu Dibayar Rp 180 Ribu, Kompensasi Truk Batubara, Tak Sebanding Dampak (1)

Menurutnya, sebab kalau mau dilakukan pendindakan terhadap angkutan batubara ini ada tahapan prosesnya yang harus dilalui. Untuk itu diimbau kepada angkutan batubara ditutup bagian atasnya supaya tidak berceceran.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, bahwa angkutan batubara sudah semestinya melalui jalan khusus. Namun memang ada juga yang dapat dispensasi sebelum melalui jalur khusus.

"Namun kalau angkutan batubara yang meresahkan warga dan yang di luar dispensasi ya itu pasti melanggar aturan. Untuk itu ada juga perlu kesepakatan penggunaan jalan," kata Deru

Menurut Deru, perlu aturan juga boleh melalui mulai jam berapa sampai jam berapa, lalu lewat dari mana dan itu perlu kematangan untuk menentukannya.

Sedangkan Kepala Dinas ESDM Sumsel Hendriansyah menambahkan, bahwa memang sudah ada aturan Pergub nomor 78 tahun2018 terkait angkutan batubara.

"Sedangkan untuk pengawasan perusahaan tambang,berdasarkan UU nomor 3 Tahun 2020 kewenagan pengelolaan pertambangan batubara menjadi kewenangan pusat atau Kementerian ESDM," katanya

Sedangkan Kabid Teknik dan Penerimaan Minerba ESDM Provinsi Sumsel Armaya Sentanu menambahkan, untuk pengawasan sekarang oleh inspektur tambang Kementerian ESDM.

"Memang ada beberapa hal yang sering dilanggar perusahaan tambang seperti belum sesuai aturan atau rencana k3 nya, masih terjadi kecelakaan di tambang, atau pengelolaan lingkungan yang masih belum baik," ungkapnya

Menurut Tanu, berdasarkan data yang ada di Sumsel untuk ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi produksi (PMDN) sebanyak 118 perusahaan, IUP Operasi produksi (PMA) sebanyak 11 perusahaan dan PKP2B sebanyak 10.

"Jadi total perizinan pertambangan di Sumsel ada 139 perusahaan. Yang paling banyak untuk perijinan tambang ini di Kabupaten Lahat," katanya. (nda/sp)

Baca berita lainnya langsung dari google news

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved