Liputan Khusus Tribun Sumsel

LIPSUS: 'Makan Debu' Dibayar Rp 180 Ribu, Kompensasi Truk Batubara, Tak Sebanding Dampak (1)

Mereka seolah tak mempermasalahkan lagi aktivitas angkutan batubara PT Sinar Rawas Gemilang (SRG) itu setelah diberikan uang kompensasi debu.

Editor: Vanda Rosetiati
TANGKAP LAYAR
Liputan khusus Tribun Sumsel truk batubara, warga seolah tak mempermasalahkan lagi aktivitas angkutan batubara setelah diberikan uang kompensasi debu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Masyarakat yang bermukim di pinggir jalan poros Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), tak henti menggerutu. Mereka mengaku tak tahan lagi setiap hari menghirup debu dari aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan dalam permukiman penduduk.

Meski tak tahan lagi, namun warga kini nampaknya menerima saja. Mereka dulunya memang kerap melakukan protes dengan menyetop aktivitas angkutan batubara di wilayah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi itu.

Kini mereka seolah tak mempermasalahkan lagi aktivitas angkutan batubara PT Sinar Rawas Gemilang (SRG) itu setelah diberikan uang kompensasi debu oleh perusahaan. Padahal truk-truk besar lalu lalang setiap hari di jalan poros milik kabupaten tersebut menimbulkan debu pekat yang mengotori rumah, serta menggangu pernapasan.

Kompensasi Tak Sebanding Dampak

Salah seorang warga Desa Simpang Nibung, Edi mengatakan, masyarakat yang terdampak debu dari aktivitas angkutan batubara tersebut sudah letih melakukan protes. Mereka kini hanya bisa pasrah karena bersuara lantang pun tak didengar.

"Warga sini sekarang ibaratnya sudah pasrah, kita orang kecil ini percuma koar-koar, tidak mungkin didengar orang di atas itu. Kalau mengeluh sudah dari lama. Memang ada uang (kompensasi) debunya, tapi tidak seberapa," kata Edi, eksklusif pada Tribun Sumsel, Sabtu (26/11/2022).

Edi mengatakan, uang kompensasi debu yang diberikan perusahaan sangat tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan batubara itu.

"Uang debu itu taroklah 180 ribu sebulan untuk satu rumah, itu sudah paling tinggi, tapi kita batuk, sesak napas, biaya berobat berapa. Terus teras rumah kaca jendela berdebu terus, barang-barang dalam rumah kotor, jadi sangat tidak sebanding," katanya.

Meskipun jalan disiram terus, lanjut Edi, namun masih tetap menimbulkan debu. Belum lagi, kondisi jalan aspal yang dulunya masih bagus kini menjadi rusak parah. Dia mengakui jalan itu memang tidak hanya dilewati angkutan batubara saja, tetapi makin diperparah oleh aktivitas itu.

"Memang banyak juga mobil lain lewat, tapi mobil angkutan batubara itu berat, truk yang besar itu beratnya 33 ton, jalan ini sebenarnya bukan jalan dia, jalan ini kecil, paling lebar cuma 6 meter, buka tipe jalan untuk mobil itu, katanya ada Peraturan Gubernur yang melarang, tapi kenapa mereka bisa bebas keluar masuk," kata Edi.

Uang Tak Seberapa, Kami Sengsara

Warga lainnya, Ana mengungkapkan, sebelum ada aktivitas angkutan batubara kondisi jalan memang sudah berdebu karena dilewati banyak kendaraan setiap hari. Namun dirasanya semakin parah setelah beraktivitasnya angkutan batubara.

"Apa selamanya begini, kalau selamanya nanggung kami makan debu terus tiap hari. Memang ada uang kompensasinya, tapi debu ini yang kami tidak tahan, uangnya tidak seberapa, kami sengsara dibuatnya. Memang jalan ini berdebu, karena banyak mobil lain juga, tapi sejak ada angkutan batubara ini makin parah," keluhnya.

Ana menambahkan, uang kompensasi debu dari perusahaan rutin diterimanya setiap bulan, walaupun besarannya tidak menentu. Dia biasanya menerima uang antara Rp 120 ribu hingga pernah Rp 180 ribu per bulan.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved