Situs siakba.kpu.go.id Dibuka, Ini Cara Buat Akun, Syarat dan Pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024

TRIBUNSUMSEL.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka Pendaftaran bagi calon petugas PPK Pemilu 2024 sejak kemarin, Minggu (20/11/2022).

Pendaftaran ini dijadwalakan akan dibuka dari tanggal 20 November hingga 29 November mendatang, secara online melalui laman SIAKBA.

Untuk mendaftarkan diri menjadi anggota badan Adhoc Pemilu 2024, anda diwajibkan untuk memiliki akun SIAKBA yang akan digunakan untuk pendaftaran.

Jika Anda berminat mengikuti pendaftaran PPK Pemilu 2024 atau pendaftaran PPS Pemilu 2024 tapi belum memiliki akun SIAKBA, semua hal berkaitan dengan tata cara membuat akun SIAKBA bisa disimak cara berikut ini.

Cara Buat Akun di SIAKBA :

1. Buka Laman https://siakba.kpu.go.id/login

2. Klik pada bagian pembuatan akun yang berada dibawah 'log in'

3. Mengisi Data Untuk Registrasi

• Nama
• Email
• NIK
• Password
• Konfirmasi Password

4. Selanjutnya centang Captcha

5. Klik Registrasi

Selain harus memiliki akun SIAKBA, anda juga harus mengerti dan paham tata cara pendaftaran PPK Pemilu 2024 dan pendaftaran PPS Pemilu 2024.

Jadwal Pelaksanaan PPK Pemilu 2024 :

• 20-29 November 2022; Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK
• 21 November 2022 - 1 Desember 2022; Penelitian administrasi calon anggota PPK
• 2-4 Desember 2022; Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK
• 5-7 Desember 2022; Seleksi tertulis calon anggota PPK
• 8-10 Desember 2022; Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK
• 2-10 Desember 2022; Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK
• 11-13 Desember 2022; Wawancara calon anggota PPK
• 14-16 Desember 2022; Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK
• 16 Desember 2022; Penetapan anggota PPK
• 4 Januari 2022; Pelantikan anggota PPK 

Tata Cara Pendaftran PPK dan PPS Pemilu 2024 :

1. Pelamar diminta untuk membuat akun setelah itu login melalui akun yang sudah didaftarkan siakba.kpu.go.id.

2. Melengkapi Identitas. Lengkapi biodata anda sebelum dapat melanjutkan pelamaran.

• Siapkan foto,
• Nama,
• NIK,
• No BPJS Kesehatan dan,
• Ketenagakerjaan, NPWP, No HP dan alamat tempat tinggal.

3. Selanjutnya Masuk ke Menu Daftar Klik tulisan di sini, untuk membuat lamaran.

4. Pilih Jenis Seleksi atau posisi yang akan dilamar - Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota - Badan Adhoc.

5. Isi biodata dan riwayat hidup.

6. Upload berkas pesyaratan yang diminta Seperti Surat Pernyataan, Surat keterangan Kesehatan, Ijazah, Kartu KTP, Surat Lamaran.

7. Kirim Data Pastikan berkas dan data yang telah di upload sudah cek kembali dan tealah benar dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan KPU KPU Berhak untuk menyimpan dan menggunakan data saya diatas untuk digunakan sebagai mestinya sesuai perundang -undangan yang berlaku.

Setelah itu, menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi atau lamaran lulus atau tidak, dan hasilnya bisa dicek pada akun SIAKBA masing-masing.

Untuk tahapan seleksi PPK dan PPS prosesnya akan dilakukan sistem gugur, mulai verifikasi administrasi, tes CAT, hingga diambil 10 besar untuk test fit and proper test.

"Nantinya, sebanyak 5 anggota PPK diambil di setiap Kecamatan sehingga totalnya ada 90 anggota PPK (18 Kecamatan). Sedangkan PPS masing- masing 3 orang per Kelurahan sehingga totalnya 321 anggota PPS dari 107 Kelurahan." Ujar Kurniawan SDM KPU Palembang, dalam tribunsumsel.com (21/11)

Jika sesuai jadwal, pengumuman terakhir antara 29-30 Desember 2022, karena pelantikan diperkirakan dilakukan pada 2-4 Januari 2023,

Sebelum mendaftarkan diri, simak syarat untuk menjadi anggota badan Ad Hoc berikut ini :

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.