Pemindahan IKN di Kalimantan Buka Peluang Capres di Luar Jawa

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pengamat sekaligus Founder Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan sistem politik atau pemilu di Indonesia adalah sistem terbuka, sehingga tidak bertendensi untuk memenangkan Calon Presiden (Capres) tertentu yang harus berasal dari pulau Jawa.

Menurutnya semua tokoh atau pejabat negara yang ada di Indonesia memiliki kesempatan yang sama, untuk memimpin Indonesia melalui proses Demokrasi dalam hal ini pemilu. 

"Sistem politik kita terbuka, makanya sekarang ini kita tidak berbicara lagi, soal apa namanya pusat-pusat kepemimpinan berbicara lagi soal penguasaan segelintir orang, karena sistem demokrasi kita itu ya ada orang menyebut terlalu liberal malah dan seterusnya," kata Ray dalam Talkshow Series memilih, damai "membaca suara dari daerah: Sumatera", Senin (21/11/2022).

Menurut Ray sejauh mana persaingan ini betul-betul melahirkan kompetisi berkualitas, maka harus ada calon pemimpin luar pulau Jawa yang memang layak bersaing di kancah nasional dalam hal ini Pemilu Presiden.

"Sekarang pertanyaannya misalnya  apa namanya pemimpin-pemimpin dari Sumatera ada enggak dari delapan provinsi yang ada, sekarang layak kita dorong, sebagai sebagai calon presiden wakil presiden, yang memiliki prestasi dan diperbincangkan di tingkat nasional kepala daerah dari Aceh hingga Lampung, " ujarnya. 

Diterangkan Ray dari beberapa nama yang akan maju dalam Pilpres jika dikatakan betul-betul disebut berasal dari Jawa, geografik dan Etnik hanya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Sedangkan kandidat lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Tohir hingga Puan Maharani bisa disebut bukan betul-betul dari Jawa. 

"Jadi kalau 10 nama besar Presiden itu saya kira 70 persennya bukan dalam artian geografi dan etnik orang Jawa, tapi luar Jawa. Kalau ditanyakan ke sistem enggak ada lagi masalahnya nanti itu, justru kalau ditarik lagi ke pemilihan presiden dipilih MPR itu masalah lagi, karena oligarkinya makin kuat dan penguasa di oligarki itu adalah sekelompok orang yang memang memiliki kekuasaan akses selalu kepada partai kekuasaan, " ucapnya. 

Namun saat Ini dikatakan Ray tidak bisa main- main dalam memajukan Capres, ia mencontohkan jika ketum PDIP Megawati misalkan memaksakan mendorong Puan Maharani tapi nyatanya elektabilitasnya hanya 2-3 persen dan jika didorong hal itu tidak akan laku. 

Dijelaskan Ray, dengan pemilihan langsung saat ini membuat semua orang punya kesempatan untuk berkompetisi, untuk masuk ke dalam yang atau rekam jejak yang memungkinkan anda dilihat di pasar pemilu. 

Apalagi orang yang mau milih orang lain itu berdasarkan sudah kenal bukan uang semata, meskipun tetap mengambil uang itu nanti, tapi pilihannya siapa yang tahu. Sehingga orang itu harus kampanye dengan prestasinya selama ini. 

"Kandidat yang ada saat ini menjual prestasi yang telah mereka lakukan saat menjabat, tidak ada calon pemimpin yang tiba-tiba muncul dan itu sudah habis sejak 2024 mendatang, " Paparnya. 

Diungkapkan Ray jika nantinya Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia Resmi pindah ke Kalimantan, maka Jakarta bukan lagi center untuk Presiden- presiden selanjutnya, seperti Joko Widodo yang awalnya Gubernur DKI Jakarta.

"Dengan berpindahnya pusat pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan, jelas hal itu nanti merubah pusat centre, dan besar dugaan saya Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah akan dilirik masyarakat, karena pemilihnya banyak, namun luar jawa juga memiliki kesempatan. Sehingga siapa yang sukses disana maka punya kesempatan memimpin Indonesia. Namun lagi-lagi siapkah kita berkompetisi dengan sebaik mungkin dalam sistem yang terbuka ini, yang liberal ini sebelum dikunci oleh para oligarki, " bebernya. 

Baca juga: Siap-siap! MenpanRB Abdullah Azwar Anas Sudah Bicara Soal Penempatan ASN di IKN, Gerak Cepat

Baca juga: Kado Jokowi di HUT Indonesia ke-77, Akan Groundbreaking Istana Negara di IKN

Cendekiawan Muslim asal Aceh Fachry Ali, menilai jika politik identitas Jawa non Jawa tidak ada sejak masa revolusi itu "dikotomi Jawa dan luar Jawa"  seperti yang ditulis oleh Umar Kayam di Tempo pada tahun 1980-an di tembok-temboknya itu tertulis slogan Sukarno- Hatta padahal maksudnya itu Sukar (sulit) tanpa Hatta itu di Yogjakarta. 

Namun dalam pertarungan politik diakuinya sejak dulu, memang terjadi pembelahan antara partai apa yang disebut dengan Jawa base dengan non Jawa Base dalam hal ini Political Partis (Masyumi) yang memiliki basis tersebar di masing-masing daerah, yang tak dipungkiri penduduk di pulau Jawa sangat dominan saat ini. 

"Menurut saya dari 1955 walaupun ini sangat hipotesis sampai dengan 1959, itu dikotomi Jawa dan luar Jawa itu tidak menjadi persoalan politik pada masa itu, tidak menjadi isu karena orang masih merindukan Hatta. Tapi setelah terjadinya Dekrit Presiden 1959 dikotomi itu kemudian meluas  pendalaman karena kemudian terjadi keresahan-keresahan yang bersifat ekonomi, " tandasnya. 

Sejak itulah kemudian keresahan-keresahan itu memberikan sebuah pattern di dalam politik tadi politik identitas, kemudian munculnya Orde Baru yang bisa dianggap pengukuhan politik identitas, bukan dalam perilaku politik saja. 

Kemudian model kekuasaan itu model kekuasaan mereka itu kembali kepada model sejarah politik, dan sosial ekonomi Jawa yang kemudian diciptakan lalu kemudian tokoh-tokoh yang menjadi model politik itu adalah berasal dari dunia pewayangan, sehingga kemudian dirinya sebagai anak Aceh pun itu punya pendapat bahwa jika tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami Jawa, walaupun memahami Jawa belum tentu memahami Indonesia.

Karena itu harus menguasai salah satu dari daerah luar Jawa seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara ataupun Sulawesi Selatan.

"Jadi kalau kita tahu daerah luar Jawa, itu baru anda bisa mengklaim bahwa anda kenal Indonesia, jadi kalau kita lihat proses politik yang semacam ini itu adalah suatu proses yang berlangsung secara tidak sengaja, karena pemilu yang tidak tuntas 1955 lalu kemudian negara baru merdeka dimana wilayah luar Jawa itu yang muncul secara dominan, sebagai kontributor dari ekonomi secara nasional karena mereka adalah sumber utama bagi ekspor komoditas ekspor, sementara wilayah Jawa itu yang dominan adalah pertumbuhan penduduknya, " capnya. 

Diungkapkannya dengan adanya pemindahan ibu kota negara dari pulau Jawa, jelas nantinya akan ada politik pasca Jawa termasuk sudah ada kurangnya "unggah- ungguh" sopan santun di dalam politik, serta pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan meningkat. 

"Apakah ini akan melahirkan tokoh diluar Jawa, itu sebuah pertanyaan dari sebuah periode baru yang sedang bangkit sekarang ini, " tukasnya. 

Dilanjutkan Fachry Ali tokoh Sumatera tidak mungkin muncul karena dukungan populasi, tetapi ia harus ada prestasi. Kemudian, tentang karakter pemilih millenial pasti basisnya calon itu juga ada prestasi, diakui dan dikenal.

"Kalau di Sumatera ada dua tokoh yang kita lihat, yang satu sudah senior sekali yaitu Surya Paloh. Ia adalah orang luar Jawa yang mendirikan partai nasional tapi bukan calon presiden dan kedua Erick Tohir (Menteri BUMN,"paparnya seraya yang lain belum muncul.

Surya Paloh sendiri menurutnya adalah tokoh hebat yang berani berspekulasi kepemimpinan Indonesia tanpa memandang etnik, sedangkan Erick Tohir masih bisa menjadi pemimpin nasional apakah sebagai Presiden atau Wapres kedepannya.

"Dalam basis kontek demografi (Erick Tohir) adalah jembatan antara generasi non millenial dengan millenial, Saya pernah membuat tulisan pengantar buku tentang dia, didalam itu dia adalah jembatan bukan reproduksi dari Orde Baru, karena ia lahir ketika Orde Baru itu mulai mengkonsentrasikan kekuasan materialnya ditangan keluarga. Sedanhkan kampuam dia (Erick Tohir) didasarkan pada teknikal , dan profesional dan inilah basis dia sedikit bombastis inilah basis politik ekonominya. Jadi dia diakui sebagai person buka  massa, tapi kemampuan profesional dan ditunjukkan di nasional," pujinya.

Sedangkan Dekan FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Profesor Alfitri menerangkan, 

jika berbicara terkait historikal bahwa di dalam sejarah peradaban Indonesia, sebetulnya bangsa Melayu itu justru lebih besar, dan di dalamnya ada Mataraman Jawa yang lebih oligarki. 

"Nah, Melayu inilah sebetulnya akar dari demokrasi sebenarnya dan saya lihat, sebagai akar demokrasi yang saya lihat beberapa potensi-potensi yang memang menjadi akar demokrasi itu memang muncul di Sumatera, ada marga Sumatera Barat ada Nagari di Sumatera Utara juga ada marga, nah inilah pembelajaran demokrasi Indonesia, sehingga pada saat kita melihat potret bagaimana Melayu memberikan semacam sumbangsih demokrasi kepada bangsa ini sangat terasa pada saat memutuskan Sumpah Pemuda, " tandasnya. 

Pada sisi lain diungkapkan Alfitri bisa dicairkan bagaimana orang Jawa Itu bisa menghargai bahasa Indonesia, yang itu akarnya adalah bahasa Melayu di sinilah sebetulnya pembelajaran demokrasi di Indonesia. Kemudian yang kedua ke tokohan yang tadi singgung Soekarno Hatta yang memang begitu tunggal ini, adalah model politik awal dalam membangun Indonesia ke depan.

Nah, selanjutnya memang ada semacam branding bahwa presiden harus orang Jawa dan luar Jawa, Soekarno-hatta, Soeharto- Adam Malik kemudian Jokowi-JK ini adalah sebuah perpaduan. 

"Menurut saya bagaimana jalan tengah yang dipilih untuk memimpin Indonesia dengan keberagaman, jadi pluralistik Indonesia ini merupakan sebuah kekuatan di mana itu sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Termasuk pada saat Orde Baru menerapkan politik ekspansi dengan program transmigrasinya di sinilah, memulai bahwa peradaban peradaban ini Jawa dan luar Jawa ini mulai membaur, dalam kacamata tadi yang unggah-ungguhnya mulai luntur kemudian otokrasinya juga mulai memudar termasuk juga budaya di Melayu itu sudah lebih Jawa daripada orang lain ini yang kita lihat, bahwa sudah terjadi semacam persilangan dimana orang sekarang bermimpi terhadap keadilan," jelasnya.

Dalam melihat ketokohan tokoh-tokoh Sumatera ini sendiri Alfitri, bagaimana orang menawarkan keadilan ini sekarang ini meski dalam geografis tidak bisa bandingkan.

Tetapi kalau misal ada tokoh yang bisa mengusung prinsip keadilan, terutama di dalam membangun Indonesia peluang itu akan besar dengan tidak memandang dia dari mana. 

"Menurut saya di pada pemilu 2024 akan menarik, dan ditunggu oleh publik, bagaimana keadilan itu bisa menjadi tawaran bagi calon-calon kedepan, " tambahnya. 

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Profesir M. Sirozi mengungkapkan, dilihat dari pemilih pemula atau generasi Z yaitu anak muda yang usia antara 17 sampai 23 tahun, lalu ada namanya generasi milenial itu usia 24 sampai 39 tahun, yang merupakan generasi yang dibesarkan di era digital. 

"Pemilih pemula sekarang ini saya kira memang akan akan punya satu karakter yang berbeda, dan selera politik yang juga berbeda, tapi sebelumnya kita harus melihat secara kuantitatif, karena suara ini sangat penting karena kalau saya baca data dari statistik ygenerasi Z itu merepresentasikan 28 persen dari penduduk kita dan generasi milenial itu merepresentasikan 24 % , sehingga kalau dikombinasikan merepresentasikan hampir 58