Berita Nasional

Telah Diteken Menaker Ida Fauziyah, Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen

Telah Diteken Menaker Ida Fauziyah, Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Kompas.com | Totok Wijayanto
Telah Diteken Menaker Ida Fauziyah, Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen 

TRIBUNSUMSEL.COM -  Upah minimum tahun 2023 dipastkan akan naik 10 persen.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja menerbitkan  Permenaker tersebut dan telah diteken oleh Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022.

Dengan terbitnya Permenaker tersebut maka upah minimum pada tahun depan naik sebesar 10 persen.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Ditetapkan 21 November, Ini Daftar UMP Sumsel dan UMK Palembang Sejak 2018

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 sebesar Rp.600 ribu mulai diacairkan, Rabu (2/11/2022). BSU tahap 7 ditujukan kepada 3,6 juta buruh atau pekerja yang dinilai memenuhi kriteria  sebagai peneriman bantuan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 sebesar Rp.600 ribu mulai diacairkan, Rabu (2/11/2022). BSU tahap 7 ditujukan kepada 3,6 juta buruh atau pekerja yang dinilai memenuhi kriteria sebagai peneriman bantuan (Tribun Kaltim)

Hal tersebut tertulis di dalam Pasal 7.

"Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10 persen," isi dari Permenaker tersebut dikutip Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Dalam Permenaker itu pula ditegaskan kepada seluruh kepala daerah, terutama gubernur agar tidak menetapkan upah minimum provinsinya melebih dari 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10 persen, gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," demikian isi dari Pasal 7 Permenaker tersebut.

Sedangkan bila pertumbuhan ekonomi negatif, maka upah minimum harus disesuaikan dengan angka inflasi.

"Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya mempertimbangkan variabel inflasi," jelas pasal tersebut.

Dari pemberitaan sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah mengatakan bahwa upah minimum 2023 tidak akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) unsur dari Serikat Pekerja, Sunardi mengatakan, untuk sistem penetapan upah minimum pada tahun depan, Kemenaker akan menerbitkan aturan baru.

"Iya (PP 36/2021 tidak dipakai jadi penetapan upah minimum) berdasarkan hasil rapat kemarin, tanggal 16 November, jam 12 siang. Tapi hanya dipakai untuk tahun penetapan UMP 2023, dan akan dibuatkan Kepmennya (keputusan menteri)," jelas Sunardi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved