Kerusuhan Arema Vs Persebaya

12 Rekomendasi TGIPF ke PSSI, Komite Eksekutif Diminta Mundur Tak Ijinkan Liga Bergulir Jika Tak KLB

12 Rekomendasi TGIPF Kepada PSSI,12 Rekomendasi TGIPF ke PSSI, Komite Eksekutif Diminta Mundur Tak Ijinkan Liga Bergulir Jika Tak KLB

Editor: Slamet Teguh
Kolase Tribunsumsel.com
12 Rekomendasi TGIPF ke PSSI, Komite Eksekutif Diminta Mundur Tak Ijinkan Liga Bergulir Jika Tak KLB 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) atas kasus kerusuhan di Kanjuruhan Malang kini telah menyelesaikan tugasnya.

TGIPF kinipun menyampaikan hasil investigasinya terkait kerusuhan di Kanjuruhan Malang.

Sejumlah rekomendasipun diberikan TGIPF ke PSSI usai terjadinya kerusuhan di Kanjuruhan Malang.

Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) , Mahfud MD memberkan hasil investigasi yang mereka lakukan terhadap tragedi Kanjuruhan.

Salah satu poin yang ditegaskan yakni PSSI selaku federasi sepakbola Indonesia harus bertanggung jawab penuh atas kejadian yang  menelan korban jiwa lebih dari 100 orang.

"Di dalam catatab kami pengurus PSSI harus bertangugng jawab dan sub-sub organinasinya bertanggung jawab," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Jumat (14/10/2022).

"Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada dan ini sudah terjadi keselamatan rakyat publik terinjak-injak," lanjut pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam tersebut.

Baca juga: Ketum PSSI, Mochamad Iriawan Kini Beri Jawaban Soal Desakan Mundur Usai Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Baca juga: Nasib Direktur PT LIB dan 5 Tersangka Lain Soal Kerusuhan di Kanjuruhan Malang, Polisi Sikap Tegas

Dalam dokumen hasil invesitgasi TGIPF yang tersebar, setidaknya ada 12 rekomendasi kepada PSSI yang harus dilakukan.

Salah satu rekomendasinya, seluruh Komite Eksekutif PSSI yang menjabat saat ini harus mengundurkan diri sebagai wujud tanggung jawab secara moral.

Itu bearti Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan yang masuk dalam Komite Eksekutif juga harus mundur.

Apabila rekomendasi tersebut tak dijalankan, pemerintah tak akan memberikan rekomendasi atau izin untuk kompetisi Liga 1 bisa dilanjutkan kembali.

 "Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang," tulis TGIPF dalam laporan investigasinya.

"Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air,"

"Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan," tegas pernyataan TGIPF.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved