Berita Nasional

Presiden Jokowi Digugat ke PN Jakarta Pusat Karena Dugaan Ijazah Palsu, Berikut Daftar Gugatannya

Presiden Jokowi kini digugat ke PN Jakarta Pusat karena adanya dugaan penggunaan ijazah Palsu oleh Bambang Tri Mulyono.

Editor: Slamet Teguh
Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Digugat ke PN Jakarta Pusat Karena Dugaan Ijazah Palsu, Berikut Daftar Gugatannya 

TRIBUNSUMSEL.COM - Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat karena adanya dugaan penggunaan ijazah Palsu.

Pekerajaan rumah Presiden Jokowi tampaknya makin bertambah usai Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat.

Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Penggugat ialah Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover.

Gugatan telah terdaftar pada Senin (3/10/2022) dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum.

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," tulis poin pertama petitum penggugat dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, dikutip Selasa (4/10/2022).

Presiden Jokowi dituntut ke PN Jakarta Pusat
Presiden Jokowi

Baca juga: Sikap Jokowi Terkait Tragedi Arema Vs Persebaya, Sentil Kapolri, Ketum PSSI hingga Menkes

Baca juga: Berita Pemilu 2024 : Fadli Zon Minta Wacana Duet Prabowo-Jokowi Pilpres 2024 Tak Langgar Konstitusi

Selain Presiden Jokowi, Bambang turut menggugat Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

Adapun Bambang merangkul Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum.

Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

PN Jakpus juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved