Berita Banyuasin

Jukir Nyaris Bentrok Gegara Kadishub Banyuasin Keluarkan Surat Keputusan Baru

Buntut adanya surat keputusan baru yang dikeluarkan Kadishub Banyuasin, sejumlah juru parkir yang ada di wilayah Banyuasin nyaris bentrok.

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/ARDIANSYAH
Suasana mediasi di ruang rapat Wakil Bupati Banyuasin terkait masalah juri parkir yang ada di wilayah Banyuasin, Kamis (29/9/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN -  Buntut adanya surat keputusan baru yang dikeluarkan Kadishub Banyuasin, sejumlah juru parkir yang ada di wilayah Banyuasin nyaris bentrok.

Para juru parkir yang ada diwilayah Banyuasin, mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang ada di wilayah Banyuasin.

Agar tak terjadi bentrokan, Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono mengumpulkan perwakilan para juru parkir untuk mengambil jalan tengah atas permasalahan ini.

Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, perwakilan dari juri parkir dan juga instansi terkait di mediasi dan ambil jalan tengah.

Sehingga, tak terjadi bentrokan antar juru parkir ini.

Dalam rapat mediasi ini, Kadishub Mulyanto mengakui kesalahannya dan adanya kekeliruan dengan menerbitkan surat keputusan mengenai pengelolaan lahan parkir di wilayah Banyuasin.

"Saya memohon maaf, dengan kesalahan saya. Ini karena ketidaktahuan saya sebagai orang baru, sekali lagi saya mohon maaf," kata Mulyanto.

Sedangkan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet Somosentono ketika ditemui usai rapat mediasi menuturkan, untuk meredam terjadinya bentrok antara juru parkir ini sehingga diambil keputusan untuk pengelolaan parkir di wilayah Banyuasin diambil alih Pemkab Banyuasin melalui Dishub Banyuasin.

"Sehingga, semuanya bisa tenang dan tidak ada hal-hal yang diinginkan. Semua bisa menerima dengan keputusan yang diambil bersama," ujar Wakil Bupati ini.

Dalam rapat mediasi yang dilakukan, ada lima keputusan yang diambil agar tidak terjadi bentrok antar para juru parkir. 

Keputusan yang diambil dalam rapat mediasi ini antara lain membatalkan SK Kepala Dinas Perhubungan No.800/210/DISHUB/2022 tentang penunjukan pengelolaan
perparkiran Kabupaten Banyuasin tahun 2022 tanggal 28 September 2022.

Membatalkan SK Kepala Dinas Perhubungan No.800/009.a/DISHUB/2022 tentang penunjukan pengelolaan perparkiran Kabupaten Banyuasin tahun 2022 tanggal 03 Juni 2022.

Pengelolaan parkir di Kabupaten Banyuasin di ambil alih langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Dinas Perhubungan.

Petugas parkir atau juru parkir yang telah dinyatakan berdasarkan surat perintah tugas sebelumnya tetap menjalankan tugas nya sampai dengan berakhirnya masa surat perintah tugas hingga tanggal 31 Desember 2022.

Baca juga: Harga Sawit Palembang: Panen Raya Harga Sawit di Banyuasin Jatuh, Ini Solusi Ketua KTNA Banyuasin

Petugas parkir yang telah ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas, menyetorkan hasil pungutan parkir nya langsung ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melalui UPTD Darat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022.

"Jadi keputusannya menganulir SK yang dikeluarkan Kadishub. Surat untuk juru parkir yang sebelumnya dikeluarkan masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022. Jadi ini keputusan dan diterima semua pihak," pungkasnya.  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved