Berita Muara Enim

Hasil Pemilihan Wabup Muara Enim Digugat, Begini Analisis Pengamat Hukum

Hasil pemilihan Wakil Bupati (Wabup) oleh DPRD Muara Enim yang  menetapkan Ahmad Usmarwi Kaffah digugat ke PTUN Palembang.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Wakil Bupati (Wabup) terpilih Muara Enim hasil pemilihan DPRD Ahmad Usmarwi Kaffah, saat ke Graha Tribun Sumsel beberapa waktu lalu. 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG,--- Hasil pemilihan Wakil Bupati (Wabup) oleh DPRD Muara Enim yang  menetapkan Ahmad Usmarwi Kaffah digugat.

Gugatan hasil pemilihan wabup Muara Enim itu dilayangkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. 

Pengamat Hukum Rio Chandra Kesuma menilai, apa yang dilakukan LSM yang mengajukan gugatan ke PTUN itu legal standingnya tidak kuat.

Menurutnya, mereka harus menunggu Surat Keputusan (SK) Kemendagri keluar terlebih dahulu.

"Meski ada gugatan itu bagi saya tidak akan menghambat proses yang ada. Jadi saya memandang bahwa gugatan ke PTUN kemarin itu terlalu prematur," kata Rio.

Rio menilai mekanisme proses politik oleh DPRD Muara Enim itu sudah selesai. Dari segi partai politik yang mengusung Wabup pada 2018 lalu juga sudah sepakat mengusung calon yang ada.

Selain itu, pihaknya menilai seharusnya selaku Pj Bupati Muara Enim, Kurniawan dan Sekda Muara Enim, Riswandar menengahi akan hal ini.

Serta memberikan pemahaman ke lembaga-lembaga masyarakat melalui Kesbangpol. Bukan malah bersifat pasif sehingga memunculkan narasi-narasi di tengah  masyarakat yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi.

"Pj Bupati Muara Enim seharusnya memfasilitasi hal ini agar tidak terjadi pergerakan-pergerakan yang dapat menjadi sejarah kelam bagi anak cucu kita nanti di Muara Enim yang mana sejarah mencatat demokrasi tercederai karena kepentingan politis semata," ujarnya. 

Selain itu gugatan penetapan wabup Muara Enim terpilih mendapat kecaman dari berbagai lapis masyarakat Muara Enim. 

Mereka menilai keputusan DPRD Muara Enim itu sudah benar dan sesuai mekanisme demokrasi.

Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang yang berasal dari Desa Gelumbang, Agus menilai apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Muara Enim sudah benar dilakukan. 

Baca juga: Toko Sepeda Listrik Terdekat di Muara Enim, Spesifikasi, Harga Paling Mahal Rp 5,2 Juta

Lantaran tidak mendapat larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Ini memang sudah sesuai prosedur, ya tidak salah. Karena jabatan pemimpin di Muara Enim ini sudah sangat lama kosong sehingga DPRD melakukan pemilihan ini sesuai kehendak masyarakat dan tidak melanggar konstitusi," pungkasnya.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved