Berita Lubuklinggau

Gelar Demo Truk Batubara di Lubuklinggau, Ini Tuntutan Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau menuntut  penertiban truk batubara.

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO
Organisasi Pemuda Pancasila saat melakukan aksi demo di Kantor Dishub Lubuklinggau, Selasa (20/9/2022). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU --Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuklinggau menuntut  penertiban truk batubara.

Ketua Ormas pemuda Pancasila MPC Kota Lubuklinggau, Chandra Muhamad Islam mengatakan saat ini truk batu bara masih bebas melintas di Kota Lubuklinggau.

"Mereka ini seperti main kucing-kucingan kadang melintas lewat jalan poros kadang mereka ini lewat jalan belakang," ungkap Candra pada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Menurutnya hal ini mengapa tidak ditindak oleh Dishub Lubuklinggau, padahal setiap mobil pick up saja yang melintas di tengah jalan kota, bagaimana pun jauhnya pasti dikejar petugas.

"Pertanyaan kita mengapa giliran mobil truk batu bara melintas malah tidak ditindak tegas, sebab jelas-jelas mobil truk batu bara ini jelas merusak jalan," ujarnya.

Padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sampai mengeluarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk melakukan pembangunan jalan, tapi malah dirusak oleh mobil angkutan batu bara yang tidak memberikan manfaat kepada warga Lubuklinggau.

"Tidak memberikan manfaat kepada warga Lubuklinggau, orang yang punya usaha tambang ini kemana-mana naik heli, sedangkan jalan kita dirusaknya," ungkapnya.

Baca juga: Dua Bandit Nyaris Bobol ATM BNI di Lubuklinggau Terekam CCTV, Polisi Ungkap Modus Pelaku

Terpisah, Kadishub Kota Lubuklinggau, Abu Ja'aat menyampaikan terkait ketegasan pihaknya sudah melakukan ketegasan dan menggunakan wewenang Dinas Perhubungan.

"Kita telah melakukan wewenang kami, apabila dalam terminal ada salah kurang lengkap kami lalukan penahanan, bila tidak ada surat kami serahkan ke Polantas," ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait tuntutan Pemuda Pancasila pihaknya siap menindak lanjuti, pihaknya sudah koordinasi dengan Pemkot terkait permasalahan tersebut.

"Kedepan akan kita buat rekomendasi dilarang melintas siang hari, atau hanya boleh melintas malam hari sampai pagi, kelas angkutannya juga harus kelas II atau maksimal delapan ton," ujarnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved