Berita Prabumulih

Deputi KPK: Setelah Lapor ke KPK Jangan Umumkan ke Wartawan, Niatan Sudah Beda 

Deputi KPK Wawan mengatakan selebihnya dari 20 persen hanya aduan-aduan biasa dan bahkan banyak juga yang melapor ke KPK dengan niatan berbeda. 

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Wawan Wardiana saat berada di Prabumulih, Selasa (13/9/2022). 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Tiap tahun laporan atau pengaduan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tidak kurang dari 6000 laporan dan hanya sekitar 20 persen yang terkait tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Wawan Wardiana kepada wartawan pada Selasa (13/9/2022).

"Sesuai yang disampaikan pimpinan kita, per tahun tidak kurang dari 6000 laporan masuk dan hanya sekitar 20 persen yang terkait tindak pidana korupsi," tuturnya.

Wawan mengatakan, selebihnya dari 20 persen hanya aduan-aduan biasa dan bahkan banyak juga yang melapor ke KPK dengan niatan berbeda. 

"Saran kita, sebaiknya jika sudah melapor ke KPK jangan setelah keluar gedung KPK lalu woro-woro (umumkan) kepada wartawan menyebut saya sudah laporkan ini dan lainnya, terus ngapain, itu niatannya sudah lain. Sebaiknya jika sudah melapor cukup diam," tegasnya.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, semestinya laporan tersebut baik dan ada bukti awal tindak pidana korupsi tapi kalau tidak ada bukti awal ya mau bagaimana.

"Siapapun melapor ke KPK harus memiliki identitas yang benar dan mudah dihubungi balik. Jangan sampai ada nomor telpon sama email tapi ditelpon gak ngangkat dan dikirim email gak balas, bagaimana mau tindak lanjutnya," jelas Wawan.

Lalu kata Wawan, pelapor harus ada bukti awal dugaan tindak pidana korupsi terkait hal yang dilaporkan tersebut sehingga ada petunjuk awal. 

"Makanya kita minta setelah melapor untuk diam, jangan ngomong kemana-mana sehingga bukti awal yang dilaporkan tidak hilang," tuturnya.

Baca juga: Cik Ujang Ketua Demokrat Sumsel Targetkan Sosok ini Jadi Ketua DPRD Prabumulih

KPK sendiri kata Wawan menerima setiap laporan yang masuk kepada pihaknya namun harus ada bukti awal dan identitas jelas sehingga bisa ditindaklanjuti yang tentu identitas pelapor dilindungi.

"Kita ada Korsub di wilayah bisa dilaporkan, atau jika dilaporkan ke KPK maka akan dikoordinasikan ke Korsub untuk ditindaklanjuti," tambahnya. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved