Berita OKU Timur

Penggusuran Kebun Karet oleh PT MHP di Banumas OKU Timur, Warga Pertanyakan Ini

Penggusuran lahan kebun karet oleh PT Musi Hutan Persada (MHP) di Desa Banumas, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur kembali berlangsung.

Penulis: Edo Pramadi | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDO
Mobil Pikap yang mengangkut batang kayu bekas penggusuran kebun karet di Desa Banumas, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur, Selasa (13/9/2022) 

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA -Penggusuran lahan kebun karet oleh PT Musi Hutan Persada (MHP) di Desa Banumas, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten OKU Timur kembali berlangsung, Selasa (13/9/2022).

Sebelumnya PT MHP  sudah melakukan penggusuran lahan perkebunan pada tahun lalu persisnya Minggu 24 Januari 2021.

Lahan tersebut sudah ditanami kebun karet oleh warga bertahun-tahun secara tiba-tiba pihak perusahaan melakukan penggusuran tanpa ganti rugi.

Persoalan penggusuran di Banumas OKU Timur sempat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) RI.

Komnas Ham pernah turun tangan ke OKU Timur melakukan pengecekan terkait laporan warga tersebut pada Rabu 20 Oktober 2021 yang silam.

Akibat penggusuran tersebut, banyak warga yang biasanya berkebun kini telah kehilangan mata pencarianya alias menganggur.

Sampai dengan hari ini, proses penggusuran lahan tanaman ini masih berjalan dan dalam waktu dekat akan memasuki sidang di Pengadilan Negeri (PN) Baturaja.

Para petani yang tanamanya digusur pada tahun lalu itu mengaku tidak diberi kesempatan oleh pihak perusahaan untuk mengolah ataupun menjual batang karet yang sudah digusur itu.

Namun dalam penggusuran lahan tanaman karet yang dilakukan beberapa hari terakhir ini, batang karetnya boleh dijual dan diangkut menggunakan mobil pikap.

Informasinya sekali angkut batang karet itu dijual seharga Rp 60-150 ribu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para petani yang tanamanya lebih dulu digusur, dikarenakan sebelumnya para petani tidak boleh menjual ataupun mengolah batang karet yang sudah digusur tersebut.

Sementara, Aldino Manager Unit PT MHP Martapura saat dikonfirmasi mengatakan, karet ini merupakan program PT MHP kerja sama melalui program bina desa dengan jangka waktu 25 tahun dan saat ini sudah masuk 27 tahun.

"Karena sudah habis (waktunya) maka kita tertibkan, batang itu diambil warga, karena warga sudah merasa memiliki lahan tersebut dan meminta kebijaksanaan dari perusahaan," ujar Aldino, Selasa (13/9/2022).

Saat ditanya mengenai proses penjualan pohon yang dilakukan saat ini, Aldino mengatakan bahwa pihaknya tidak fokus kesitu.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved