Berita Muratara

Cek Anggota Parpol, PNS Lapas Asal Muratara Kaget Namanya Dicatut Parpol, Segera Lapor Bawaslu

Seorang PNS Lapas asal Muratara melapor ke Bawaslu di daerah tempatnya bekerja karena nama dan NIK miliknya dicatut salah satu Parpol.

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/RAHMAT AIZULLAH
Cek anggota Parpol, seorang PNS Lapas asal Muratara melapor ke Bawaslu di daerah tempatnya bekerja karena nama dan NIK miliknya dicatut salah satu Parpol. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Seorang pria berstatus Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemasyarakatan (PNS Lapas) asal Muratara melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah tempat tinggalnya di Lubuklinggau. 

Pria bernama Mili Umri ini melapor ke Bawaslu karena nama dan nomor induk kependudukan (NIK) miliknya dicatut salah satu partai politik (parpol).

Mili PNS sipir Lapas berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), namun saat ini tinggal di Kota Lubuklinggau.

Ia bertugas sebagai Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura).

"Nama dan NIK saya dicatut parpol, nanti saya akan ke Bawaslu. Takut diperiksa, timbul jadi masalah," kata Mili Umri pada TribunSumsel.com, Senin (12/9/2022).

Ia menceritakan, mulanya membaca artikel berita tentang ada masyarakat yang melaporkan namanya dicatut oleh salah satu parpol menjelang Pemilu 2024 ini.

Baca juga: Banjir di Muratara, Air Naik Cepat Sejak Kemarin Sore, Warga Aktivitas Pakai Perahu

Mili Umri yang penasaran lalu kemudian mengecek NIK-nya juga di website resmi milik KPU pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

Benar saja, setelah dicek ternyata dirinya tergabung di salah satu parpol, dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

"Saya penasaran, coba-coba ngecek NIK saya di Info Pemilu itu, jangan-jangan masuk juga kan. Ternyata benar, nama saya digunakan secara sah sebagai anggota Partai Republik, masuk dalam SIPOL," ungkapnya.

Mili Umri menegaskan, pencatutan identitasnya itu sangat merugikan dirinya.

Terlebih ia seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang berpolitik, apalagi tergabung menjadi anggota parpol.

"Jelas-jelas status saya sebagai seorang ASN, tidak boleh berpolitik, apalagi terdaftar menjadi anggota partai politik, tentu ini sangat merugikan bagi saya pribadi," katanya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pencatutan nama dan NIK menjadi tergabung di parpol dan masuk dalam SIPOL menjelang Pemilu 2024 ini.

"Yang belum ngecek coba cek NIK-nya, jangan sampai ada upaya penggunaan identitas yang tidak benar apalagi terkait hak suara kita," ujarnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved