Berita Muratara

Bawaslu Muratara Terima Laporan Nama Dicatut Parpol, Ini Cara Cek Keanggotaan Parpol

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menerima warga yang melapor NIK-nya dicatut terdaftar di keanggotaan parpol

TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAT
Bendera parpol berdampingan dengan papan merek Kantor Bawaslu Kabupaten Muratara di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit. Cara Cek Keanggotaan Parpol 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 


TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengkonfirmasi baru satu warga yang melapor NIK-nya dicatut terdaftar di keanggotaan partai politik (parpol). 

"Sampai hari ini baru satu orang yang melapor ke Bawaslu Muratara namanya dicatut parpol," kata Komisioner Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Yenli Elmanoferi dihubungi TribunSumsel.com, Jumat (9/9/2022). 

Ia mengungkapkan, seorang warga yang melapor namanya dicatut masuk dalam keanggotaan parpol tersebut adalah perempuan berasal dari Kecamatan Karang Dapo.

Warga tersebut mengetahui namanya masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) salah satu parpol setelah mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tautan ini 

"Dia ngecek NIK-nya di laman Info Pemilu, dan ternyata dia gabung di salah satu parpol, padahal katanya dia tidak ikut parpol manapun, pekerjaannya guru kalau di KTP-nya, dia perempuan, kalau parpol yang mencatut namanya tidak bisa kita sebutkan," ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Tekmas Sekretariat KPU Muratara, Busairi mengatakan sejauh ini belum ada warga melapor ke KPU mengenai namanya dicatut terdaftar dalam keanggotaan parpol. 

Bila masyarakat merasa bukan bagian dari anggota parpol dan namanya dicatut masuk dalam kepengurusan, maka dapat mengklarifikasi ke parpol yang bersangkutan agar menghapusnya dari dalam SIPOL.

"Sejauh ini belum ada laporan ke kita, tapi bila ada yang merasa namanya dicatut, bisa melapor ke Bawaslu, atau ke parpolnya langsung minta dihapus, KPU tidak ada kewenangan untuk menghapusnya di SIPOL, parpol yang bisa menghapusnya," terang Busairi. 

Ia menjelaskan, dampak dari pencatutan nama masuk ke dalam kepengurusan parpol tanpa sepengetahuan yang bersangkutan yakni pemilik NIK yang sudah terdaftar di SIPOL tidak bisa menjadi penyelenggara Pemilu. 

Baca juga: Perayaan HUT Partai Demokrat Dilaksanakan Sederhana, Ketua DPD Sumsel: Momentum Kembali Jaya

Baik itu menjadi penyelenggara Pemilu pada jajaran KPU hingga tingkat bawah, maupun pengawas Pemilu pada jajaran Bawaslu hingga tingkat bawah. 

"Karena pada saat dia ingin mengikuti seleksi penyelenggara Pemilu, maka NIK dia nanti akan kita cek di aplikasi SIPOL, begitu juga di Bawaslu, apabila ditemukan dia tergabung di parpol, maka tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu," ujar Busairi.
 
 
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved