105 Juta Data Pemilih Milik KPU Disebut Bocor, Dijual Seharga 5.000 Dolar AS, KPU Kini Angkat Bicara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu kebocoran data penduduk kembali merebak di Indonesia.

Kali ini, beredar kabar sebanyak 105 juta data kependudukan WNI bocor.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa data pemilih pemilu yang mereka miliki dalam kondisi aman tanpa ada laporan kebocoran.

Hal ini disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik menyusul beredarnya 105 juta data kependudukan WNI yang diklaim milik KPU dijual di forum online 'Breached Forums' oleh anggota forum dengan username 'Bjorka'.

Data tersebut dijual dalam postingan berjudul 'Indonesia Citizenship Database From KPU 105M', seharga 5.000 dolar AS.

Bjorka diketahui merupakan akun yang sama yang membocorkan data 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler di Indonesia.

Idham pun memastikan bahwa data yang dijual dalam forum tersebut bukan data milik KPU.

"Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," terang Idham kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: 2 Miliar Data Pengguna Aplikasi TikTok Dikabarkan Dibobol Hacker, TikTok Ungkap Fakta Sebenarnya

Baca juga: 26 Juta Data Pengguna IndiHome Dikabarkan Bocor, Telkom Akhirnya Beri Penjelasan

Pasalnya ia merujuk pada hasil analisis Pusat Data dan Informasi KPU RI, menjelaskan bahwa header dari tampilan data bukan data yang biasa ditampilkan KPU.

Selain itu kata dia, KPU selama ini belum pernah mencantumkan kolom usia pada data dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Berkaitan kolom usia, belum pernah ada di data Sidalih manapun termasuk yang terdahulu," jelasnya.

Kemudian soal id provinsi, kecamatan dan kelurahan yang ada dalam forum tersebut bukan kode id yang biasanya digunakan oleh KPU.

Bahkan saat dicocokkan beberapa wilayah tidak punya kesamaan kode seperti yang dipakai KPU.

Kendati demikian KPU tetap menaruh perhatian terhadap kabar ini.

Nantinya informasi soal jual beli data tersebut akan dibawa ke dalam forum rapat pleno.

"Ini tentu menjadi perhatian kami dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno. Yang jelas ini bukan data dari KPU," pungkas Idham.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com