Presiden Jokowi Bicara Nasib Suharso Monoarfa Sebagai Kepala Bappenas Usai Dicopot Sebagai Ketum PPP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu panas hadir jelang Pemilihan presiden (Pilpres) yang baru digelar pada tahun 2024 mendatang.

Isu tersebut datang dari Partai Persatruan Pembangunan (PPP).

Hal tersebut tak lepas usai PPP resmi mencopot jabatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Padahal PPP sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan Golkar.

Selain soal koalisi.

Jabatan Suharso sebagai Kepala Bappenaspun kini diperbincangkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kisruh PPP yang menyeret anggota kabinetnya yakni Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Suharso merupakan Ketua Umum PPP yang diminta mundur oleh sejumlah kadernya.

“Kan itu urusan internal PPP. Kan itu urusan internal PPP,” kata Presiden di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Terkait posisi Suharso di kabinet, Presiden tidak menjawabnya.

Ia hanya mengatakan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan di internal PPP.

“Biar dirampungkan di wilayahnya PPP,” katanya singkat.

Baca juga: Presiden Jokowi Akhirnya Berkomentar Karena Bakal Ada Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Ketum PPP Suharso Monoarfa Diganti, Begini Reaksi PPP Sumsel

Sebelumnya Pimpinan 3 Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah dan memutuskan mencopot Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Selanjutnya, akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum PPP.

 Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak. Tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah, KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah yang ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia," kata dia.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam ini," sambubgnya.

KH Mustofa Aqil Siraj, lanjut Usman, juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. Terpenting, tak terfokus hanya pada satu masalah tertentu.

"Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiiin," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com