Berita Banyuasin

Sumur Bor di Sukomoro Bakal Kena Pajak, Ini Penjelasan Kepala Bapenda Banyuasin

Sumur Bor di kawasan Sukomoro Talang Kelapa Banyuasin bakal dikenakan pajak oleh Pemkab Banyuasin. Ini penjelasan Kepala Bapenda Banyuasin Roni Utama

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM
Ilustrasi Sumur Bor. Sumur Bor di Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Bakal Kena Pajak 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Pemkab Banyuasin melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda )Banyuasin, berencana akan mengenakan pajak terhadap usaha air sumur bor yang ada di wilayah Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa dan sekitarnya.

Hal ini, diungkapkan Kepala Bapenda Banyuasin Roni Utama, Senin (29/8/2022). Menurut Roni, selama ini, usaha sumur bor yang ada di wilayah Sukomoro dan sekitarnya sama sekali tidak dikenakan pajak. Padahal, sumur bor yang ada di wilayah Sukomoro dan sekitarnya di perjual belikan.

"Sekarang masih tahap pembahasan, terkait akan dikenakan pajak untuk usaha sumur bor di wilayah Sukomoro dan sekitarnya," kata Roni.

Rencana penarikan pajak usaha sumur bor di wilayah Sukomoro dan sekitarnya, dipastikan tidak akan memberatkan masyarakat.

Pajak yang akan dikenakan kepada usaha sumur bor, akan ada mekanisme batas kedalaman dari sumur bor tersebut.

Pajak juga rencananya akan dikenakan terhadap perusahaan yang mengambil serapan air sumur bor.

Pajak dikenakan untuk jumlah banyak kubik air yang diambil dari lokasi sumur serapan.

"Penarikan pajak terhadap pelaku usaha air sumur bor itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Banyuasin. Karena, selama ini belum tergarap," jelas Roni.

Penarikan pajak terhadap usaha sumur bor dan mengambil air serapan ini, berdasarkan instruksi dari bupati dan wakil bupati Banyuasin untuk mengoptimalkan pajak pajak yang belum tergarap.

Baca juga: Kolaborasi Pusri bersama Tim Satgas Tanggap Bencana Sumsel, Bantu Warga Banjir di Banyuasin

Karena setidaknya ada 11 pajak yang dapat ditarik Pemerintah Daerah mulai dari pajak hotel, restoran hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, burung walet, air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian PBB perkotaan dan pedesaan.

"Sebelum diberlakukan, kami akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, berapa banyak usaha air sumur bor yang ada di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Setelah itu, baru di fix kan dan dilaksanakan," pungkasnya.  

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved