Penjelasan Para Kader Golkar Usai Berembus Isu Airlangga Hartarto akan Didongkel dari Ketua Umum

TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang pemilihan umum (Pemilu) baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Namun, sejumlah isu panas sudah banyak beredar.

Kini yang terbaru, Beredar kabar adanya gerakan di internal Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.

Rumor ini memunculkan adanya isu perpecahan yang muncul di internal partai beringin.

Benarkah isu menggoyang kursi Airlangga akan dilakukan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)?

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa adalah hal luar biasa yang tidak bisa sembarang digelar.

Nurdin mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga dengan jelas mengatur syarat musdalub bisa digelar.

Hal itu disampaikan Nurdin saat ditanya wartawan wacana adanya gerakan di Partai Golkar menggoyang Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.

"Saya kira untuk melakukan munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai," kata NH saat dihubungi Rabu (11/5/2022).

Nurdin mencontohkan, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART.

Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.

Kedua, lanjut NH, apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan.

Ia mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.

"Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi," kata NH.

Masifkan Konsolidasi Menuju 2024

Nurdin Halid mengatakan, saat ini Partai Golkar harus terus memasifkan konsolidasi kader menghadapi agenda politik 2024.

Menurutnya Partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024.

Nurdin menegaskan Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu, atau 20 tahun silam.

"Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada," katanya.

Airlangga Harus Antisipasi

Meski demikian, Nurdin menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut.

Ia mencontohkan Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antar pengurus. Termasuk memasifkan rapat antar pengurus.

"Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan diantisipasi," katanya.

"Jadi misalnya manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar," lanjut NH.

Dengan pola kepemimpinan tersebut, Nurdin meyakini segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.

"Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid," kata NH.

Baca juga: Pasangan Airlangga-AHY Disebut Bisa Jadi Obat Tawar di Pilpres 2024

Baca juga: AHY Akhirnya Ungkap Hasil Pertemuannya Dengan Airlangga Hartarto Jelang Penentuan Capres 2024

Fokus Urus Pandemi

Nurdin Halid menilai, Airlangga punya dua tanggung jawab dalam masa kepemimpinannya ini.

Pertama, selain memimpin Partai Golkar, ia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia punya tugas membantu Presiden Joko Widodo.

"Sudah banyak gerakan dilakukan pak Airlangga, tapi memang konsolidasi partai belum berjalan secara maksimal," katanya.

"Saya kira itu hal wajar karena beliau sedang hadapi tantangan cukup berat yaitu pandemi, sebagai menko perekonomian beliau harus fokus pada soal tantangan dihadapi negara tentang perekonomian," katanya.

Oleh karena itu, Nurdin mengingatkan, Airlangga harus menyadari dengan kesibukan sebagai menko, itu lebih utama karena itu kepentingan bangsa dan negara.

Tapi kemudian kepentingan partai tidak boleh terabaikan. Oleh karena fungsi partai harus berjalan sesuai AD/ART.

"Wacana isu munaslub harus segera diredam kalau ada gejolak internal, kita kan sedang hadapi tahun politik, maka jangan sampai Golkar dimasuki orang luar, untuk mengganggu, menyusupi kekompakan partai Golkar," kata NH.

Banten Solid pada Airlangga

Sementara itu Ketua DPD I Golkar Banteng Ratu Tatu Chasanah menegaskan kader Golkar Banten solid terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Menurutnya, seluruh kader berjuang agar Golkar kembali tampil jadi pemenang pemilu 2024.

"Tidak ada (isu munaslub), kita ketua DPD I ingin menang 2024, menang pileg dan menang pilpres," katanya.

"Kita solid kok, kita semangat ingin punya presiden dari Golkar. karena golkar tidak pernah menang sejak 2004," katanya.

Tatu mengatakan, Golkar tidak boleh pecah, melainkan harus solid jadi pemenang.

Ia meyayangkan jika ada kader intenal mencoba memecah belah kesolidan Golkar dua tahun menuju pemilu 2024.

"Masak ada bicara ingin pecah belah Golkar, itu namanya tidak sayang Golkar. Kita di bawah habis-habisan sekuat tenaga supaya Golkar menang, mudah-mudahan tidak ada, karena Golkar solid," katanya.

"Kita konsolidasi terus, internal, masing-masing sampai ke bawah, ke tingkat desa, diberi tugas untuk terus kawal konstituen kita, ajak jajaran masing-masing punya konstituen, saya sebagai ketua golkar banteng terus sosialisasikan ketum sebagai capres, melekat di semua," katanya.

Kader yang paling kredibel

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, seharusnya kalangan internal Golkar sendirilah yang paling kredibel untuk menjawab apakah perlu atau tidak Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Menurutnya, sejauh ini berita yang mengatakan isu Munaslub masih didasarkan pada sumber-sumber yang tidak jelas. Suara dari internal Golkar sejauh ini masih menunjukkan Golkar solid.

"Suara Golkar sendiri dari pemilu ke pemilu tidak ditentukan oleh popularitas para ketua umumnya. Sejak zaman Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie hingga Airlangga Hartarto, Golkar tidak bergantung pada ketua umumnya," ujarnya.

Hal ini karena Golkar adalah partai yang modern yang tidak bergantung pada ketokohan personal, tapi pada sistem dan kaderisasi yang mapan di tingkat bawah.

Ia menambahkan, Golkar memiliki segudang tokoh lokal yang membantu suara partai relatif stabil, bahkan pada masa pancaroba politik sekalipun.

Ini yang menjelaskan mengapa perolehan kursi Golkar di parlemen tidak bergeser di peringkat kedua partai yang memiliki kursi paling banyak di DPR.

"Tugas kader Golkar untuk mensosisialisasikan Ketua Umum partai mereka, apalagi sebagai Menko Perekonomian Kabinet Jokowi, tentu banyak capaian yang bisa dikampanyekan untuk meningkatkan popularitas Airlangga, yang tentu pada akhirnya akan membantu meningkatkan suara Golkar," pungkasnya.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Berembus Isu Airlangga Hartarto akan Didongkel dari Ketua Umum, Kader Golkar: Tidak Bisa Sembarangan