Berita Lubuklinggau

Sikap Tegas Kejari Lubuklinggau ke Tiga Saksi Bawaslu Muratara Terkait Kasus Dugaan Korupsi

ketiga korsek tersebut memilih mangkir tanpa kabar, pihak kejaksaan pun meminta ketiga untuk kooperatif memenuhi panggilan kejaksaan.

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Slamet Teguh
Tribunsumsel.com/ Eko Hepronis
Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Yuriza Antoni 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menjadwalkan pemangilan kembali saksi dugaaan kasus korupsi penyimpangan dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2019-2020.

Ketiga saksi tersebut, yakni koordinator sekretariat (Korsek) Bawaslu Muratara, mereka dijadwalkan hadir pada pemanggilan ketiga Senin (11/4/2022) besok setelah dua kali mangkir dalam  panggilan sebelumnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, didampingi Kasubsi Penuntutan dan Uheksi, Agrin Nico Reval menyampaikan tiga saksi yang tidak hadir kemarin akan dipanggil ulang.

"Pemanggilannya Senin (red) besok, karena dalam kasus ini ada delapan orang yang dijadwalkan hadir, namun, yang hadir kemarin hanya lima orang," ungkap Yuriza saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Bulan Ramadhan Masih Edar Sabu, Targani Warga Pasar Surulangun Muratara Bakal Lebaran di Penjara

Baca juga: Setelah Tahan Asisten 3, Kejari Prabumulih Naikkan Status Kasus Dugaan Suap di KPU

Sebelumnya, ketiga korsek tersebut memilih mangkir tanpa kabar, pihak kejaksaan pun meminta ketiga untuk kooperatif memenuhi panggilan kejaksaan.

"Pemanggilan sudah dua kali, ini panggilan yang ketiga, apabila tidak hadir tidak menutup kemungkinan akan dilakukan jemput paksa," ujarnya.

Mencuatnya kasus dugaaan kasus korupsi penyimpangan dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2020 ini setelah adanya laporan masyarakat.

"Dugaan korupsi pada Bawaslu Kabupaten Muratara ini bermula dari adanya laporan menyebutkan terkait dana hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar," ungkapnya

Sedangkan berdasarkan hitungan hasil audit BPKP Sumsel ditemukan kerugian negara dalam korupsi penyimpangan dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 ini sebesar Rp. 2,5 Miliar.

"Dari para tersangka sebelumnya sudah diamankan beberapa barang bukti diantaranya beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dana hibah tersebut," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Kejari Lubuklinggau telah menetapkan lima tersangka dalam dugaaan kasus korupsi penyimpangan dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2020.

Kelimanya yakni, Munawir Ketua Komisioner Bawaslu Muratara, M Ali Asek anggota Bawaslu Muratara, Paulina anggota Bawaslu Muratara, SZ Bendahara Bawaslu Muratara, dan Kukuh Reksa Prabu Staf Bawaslu Muratara. (Joy) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved