Berita Lubuklinggau

Wawako dan Pejabat Pemkot Lubuklinggau Ikuti Sosialisasi RAN-PASTI

Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menghadiri Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI)

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Diskominfo Kota Lubuklinggau
Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) via zoom meeting di Command Center Silampari, Lt. 4 Gedung Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Selasa (15/3/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar menghadiri pelaksanaan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) via zoom meeting di Command Center Silampari, Lt. 4 Gedung Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara, Selasa (15/3/2022).

Agus Suprapto, Deputi Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dalam paparannya mengatakan sesuai amanah Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting  serta  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 72/2021,  RAN PASTI telah diberi penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa-desa.

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia segera dituntaskan agar program tersebut bisa segera dijalankan secara maksimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan Perpres Nomor: 42 Tahun 2018 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil 2018-2024, harus dibentuk gugus tugas terdiri dari pengarah dan tim teknis.

Pengarah  diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dibentuk juga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Presiden dengan  Ketua Pelaksana Kepala BKKBN dan akan dibentuk juga pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

"TPPS terdiri dari Nakes, Penyuluh KB/PPKBD, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan lainnya yang kemudian melaksanakan tigas pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang," jelasnya.

Sementara itu, Asdep Gizi dan Promkes Kemenko PMK, Jelsi Marampa menjelaskan kepala daerah diminta untuk mengedepankan penanganan guna memperkuat percepatan penurunan angka stunting di daerah masing-masing.

Diungkapkannya, dua provinsi mengalami peningkatan angka stunting yakni Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Di kedua provinsi ini langsung dibentuk TPPS mulai  tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pemateri selanjutnya, Dit Gizi KIA, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Yuni Z memaparkan tentang pelaksanaan pengawasan difokuskan pada ibu hamil dan remaja putri, khususnya  masa sebelum kehamilan dan sesudah melahirkan.

Ibu hamil diiminta melaksanakan pemeriksaan minimal enam kali selama masa kehamilan.

Sementara pada masa balita, para ibu diberikan konseling mengenai pemberian ASI, memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi sesuai dengan kecukupan gizi dan makanan seimbang, pemberian vaksinasi dan deteksi dini balita yang gagal tumbuh.

Baca juga: Pengembangan TIK, Pemkot Lubuklinggau Gelar MoU bersama Lintasarta

Sementara untuk remaja putri diberikan edukasi dan konseling secara merata.

Hadir juga dalam acara itu,  Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra,  H Kahlan Bahar, Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armeidi, Kepala Dinas KBPP, Henny Fitrianty, Kepala Dinas DP3APM, Heri Suryanto, Perwakilan Bappeda Litbang dan beberapa anggota TP PKK Kota Lubuklinggau

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved