Berita Viral
Rakyat Bingung, Kemendag Juga Bingung kenapa Minyak Goreng Menghilang, Kartel Mafia Tertawa ?
Rakyat bingung pemerintah juga bingung. Gara-gara minyak goreng langka dipasaran membuat rakyat harus antre berjam-jam demi dua liter minyak.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Rakyat bingung pemerintah juga bingung.
Gara-gara minyak goreng langka dipasaran membuat rakyat harus antre berjam-jam demi dua liter minyak.
Diduga para mafia dan kartel yang memainkan minyak goreng bikin rakyat susah.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan sampai saat ini masih belum menemukan penyebab pasti kelangkaan minyak goreng yang terjadi di pasaran sekarang ini.
Padahal, menurut Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag I G Ketut Astawa, jika mengeceknya di tingkat produsen, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik.
"Kalau kita lihat data yang ada komitmen dari produsen CPO itu sudah mencapai 351 juta liter selama 14 hari, kebutuhan kita selama per bulan sebenarnya berkisar antara 279 sampai 300 juta liter," kata Ketut dikutip dari Antara, Rabu (3/2/2022).
Ketut bilang, para produsen sudah mematuhi aturan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah dikeluarkan pemerintah.
Pihaknya mencatat, produsen minyak goreng sudah memasok sebanyak 351 juta liter untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Dengan asumsi perhitungan produksi seluruh pabrik minyak goreng dan kebutuhan di masyarakat, seharusnya membuat pasar dalam negeri kebanjiran produk minyak goreng dalam jangka waktu sebulan.
Bukan melimpahnya pasokan minyak goreng di pasaran, namun yang terjadi justru sebaliknya, kelangkaan.
Di pasar ritel modern maupun tradisional, masih sulit ditemukan produk minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Masih dalam dugaan, lanjut Ketut, kelangkaan ini akibat oknum yang menimbun minyak goreng dalam jumlah besar.
"Oleh karena itu kami beserta jajaran juga sedang mencari di mana letak simpulnya ini, apakah ada yang menimbun. Dan memang ada beberapa hal seperti temuan Satgas Pangan di Sumatera Utara, termasuk di Kalimantan, dan sebagainya," ujar Ketut.
"Ini yang teman-teman beserta tim Satgas pangan kabupaten kota dan provinsi sedang melakukan langkah-langkah evaluasi tersebut," kata dia lagi.
