Berita Lubuklinggau

Asisten II Lubuklinggau Buka Acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Awal RKPD

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Nobel Nawawi membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD 2023

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Diskominfo Kota Lubuklinggau
Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Pemkot Lubuklinggau di Oproom Dayang Torek Lantai 5 Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jum'at(25/2/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM,LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H Nobel Nawawi membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Pemkot Lubuklinggau di Oproom Dayang Torek Lantai 5 Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jum'at(25/2/2022).

Dalam sambutannya, H Nobel Nawawi mengatakan berdasarkan UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RKPD ini diatur berdasarkan prioritas kerja daerah dalam jangka satu tahun. 

"RKPD mempunyai kedudukan dan peran untuk mensinergikan pembangunan pusat dan provinsi hingga ke daerah, dimasa pandemi ini pemerintah juga berupaya lebih keras dalam mengatasi permasalahan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Nobel.

Dijelaskannya, saat ini ada beberapa sektor sebagai pendukung utama indikator perkonomian di Kota Lubuklinggau, yakni perdagangan, jasa dan juga perhotelan. 

Namun sejak tahun 2020 pandemi cukup menghambat perkembangan perekonomian di Kota Lubuklinggau.

"Sejumlah indikator perekonomian relatif turun pertumbuhannya, hal itu tentu berdampak kepada penerimaan pendapatan daerah. Namun demikian indeks perkembangan dibidang SDM dan inflasi masih cukup terkendali. Kita berharap mulai tahun ini dan seterusnya pandemi bisa diatasi dan perkembangan perekonomian di Lubuklinggau bisa lebih baik," imbuhnya. 

Kepala Bappedalitbang, Emra Endi Kusuma menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Lubuklinggau mengacu kepada Permendagri Nomor: 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan tema RKP Nasional tahun 2023 Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 

Disampaikannya, rancangan isu strategis tahun 2023 mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemulihan dan penguatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, kesenjangan pembangunan wilayah dan sebagainya. 

Skala prioritas dalam RKPD antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, perlindungan masyarakat pembedayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepemudaan dan olahraga. 

Selanjutnya peningkatan kualitas perekonomian berdaya saing, kesejahteraan sosial masyatakat, pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. 

Kepala BPS Kota Lubuklinggau, Eka Yulyani menambahkan, berdasarkan data yang ada berikut persentase dari sejumlah indikator yakni tingkat kemiskinan meningkat 12,71 persen (2020) menjadi 13,23 persen (2021). Pengangguran menurun 7,41 persen (2020) menjadi 6,27 persen (2021). Indeks kualitas Lingkungan hidup menurun 80,40 persen (2020) menjadi 60,43 persen(2021). Indeks Reformasi Birokrasi menurun dari 66,81 persen (2019) menjadi 53,72 persen (2020)

Baca juga: Sekda Lubuklinggau dan Jajaran Hadiri Acara Sosialisasi Assessment Center Polda Sumsel 

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 74,78 persen (2020) menjadi 74,89 persen (2021). Pertumbuhan Ekonomi menurun -0,13 persen (2019-2020), Inflasi menurun 1,97 persen(2020) menjadi 1,69 persen (2021). 

Pada sesi tanya jawab, Eka menerangkan jika dalam kondisi normal angka pengangguran dan kemiskinan akan berimbang, angka persentase pengangguran yang dirilis berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) sampai bulan Agustus 2021 sedangkan angka kemiskinan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sampai Maret 2021. 

"Pada saat itu pandemi covid sedang parah sehingga tentunya mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat," jelasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved