PDIP Akhirnya Angkat Bicara Usai Sampai Nekat Laporkan Politisi Demokrat Andi Arief ke Polisi

TRIBUNSUMSEL.COM - Tensi panas menjelang Pilpres 2024 makin terasa.

Kini hal tersebut terjadi antara PDIP dan Demokrat.

Yang terbaru, petinggi DPP Partai Demokrat, Andi Arief dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat, terkait cuitannya di Twitter yang menyinggung Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di konflik Desa Wadas.

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief resmi dipolisikan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Jakarta Pusat.

Andi Arief dilaporkan ke Mapolres Jakarta Utara pada Jumat (18/2/2022) terkait cuitannya yang menyinggung PDI Perjuangan dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Laporan sudah diterima dengan nomor LP/B/359/II/2022/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Tanggal 18 Februari 2022. Fuad kini menunggu kepolisian dalam rangka menyelidiki laporan yang mereka layangkan.

Kepala BBHAR DPC PDIP Jakpus Fuad Abdullah menyebut, pasal yang dipakai pihaknya untuk menjerat Andi Arief yakni Pasal 28 ayat 2 dan atau Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

"Laporannya terkait dengan cuitan akun @Andiarief_ di mana di situ menuliskan bahwa merugikan kami sebagai keluarga besar PDIP, di mana di situ mempertanyakan apakah pak Hasto selaku sekjen PDIP terkait dengan tambang batu," kata Kepala BBHAR DPC PDIP Jakpus Fuad Abdullah kepada wartawan, Jumat (18/2).

Sebelumnya, cuitan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief ramai diperbincangkan usai menyinggung nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konflik lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam cuitannya di Twitter, Andi Arief menyebut ada upaya pengalihan isu dengan menyalahkan Partai Demokrat dalam konflik di desa tersebut.

Pasalnya, bupati Purworejo diketahui adalah kader Demokrat.

Sejumlah kader Demokrat sebelumnya menyebut, ada gerakan yang ia duga dari buzzer Ganjar Pranowo yang menyebar info hoaks soal keterlibatan bupati Purworejo dalam masalah itu.

Padahal, sudah jelas bahwa penerbitan izin pertambangan di Wadas dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini oleh Ganjar Pranowo.

Andi Arief pun balik bertanya apakah ada kaitan antara Hasto dan penambang andesit.

"Setelah PD difitnah atas kasus Wadas, kini tak terbukti. Bolehkah kami bertanya apa benar Hasto Sekjen PDIP berada di balik penambang andesit?" tulis Andi Arief dikutip dari Twitter pribadinya, Senin (14/2/2022).

Cuitan itu pun ramai dikomentari warganet.

Sejumlah warganet menyebut mempunyai dugaan sama dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Andi Arief.

"wkwkwkw.. beliau projeknya gudhe2... bandara kulonprogo jogja salah satunya.. rahasia umum bagi teman2 kontraktor... dan pertanyaan ini kayaknya pas dan tepat," tulis @syahfrudinprole

Sejumlah warganet lain meminta agar Andi Arief sebaiknya bertanya di forum resmi, tidak melemparkan isu di media sosial.

"Bertanya di forum resmi diwakili FPD di DPR jangan hanya di media sosial bung...
Selamat berjuang," tulis @rahmatkamaru

Baca juga: Andi Arief Dalam Masalah, Dilaporkan ke Polisi Karena Singgung Sekjen PDIP, Hasto, Demokrat Bereaksi

Baca juga: Demokrat Angkat Bicara Usai Andi Arief Dilaporkan ke Polisi Karena Menyinggung Sekjen PDIP Hasto

Warga Wadas tolak aktivitas pertambangan bukan tolak bendungan

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah lama menolak wilayahnya dieksploitasi.

Mereka lantang menyuarakan tolak tambang di Wadas bahkan sejak tahun 2013.

Hal itu pula yang memantik perlawanan terhadap pemerintah karena tak ingin Desa Wadas menjadi lokasi  Pertambangan Andesit.

"Penolakan warga itu sudah sangat lama. Bahkan sejak 8 tahun lalu, mereka keras menolak desanya dijadikan tambang dari 2013 lalu,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi LP3ES bertajuk Bekerjanya Hukum Represif-Belajar dari Kasus Wadas, Sabtu (12/2/2022).

Isnur berujar bahwa warga Wadas sangat teredukasi soal kerusakan alam.

Maka, penolakan yang dilakukan hingga bersinggungan dengan aparat merupakan proses sosialisasi yang sering diterima oleh aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berupaya melestarikan kekayaan alam Desa Wadas.

"Mereka paham betul dengan sumber penghidupannya di Wadas. Makanya mereka lantang menolak soal rencana pendirian tambang karena sangat teredukasi dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan," tutur Isnur.

Meski lantang menolak pembangunan tambang dan bendungan, warga dipaksa untuk melakukan penandatanganan oleh pihak tertentu.

Hal inilah yang memantik emosi sebagian warga hingga terjadi gesekan yang terjadi beberapa hari lalu.

“Tanda tangan itu dipaksakan, kemudian dianggap sebagai persetujuan dan itu membuat warga merasa aneh, kenapa ada anggapan seperti itu,” ceritanya.

Lebih jauh lagi, Isnur mengungkapkan alasan utama kenapa warga Wadas memprotes praktik ekspolitasi di sana.

Menurut warga proses penambangan batu andesit di Desa Wadas akan mematikan sumber air untuk kehidupan masyarakat, termasuk mengganggu pertanian.

Sementara, penghasilan utama warga Wadas hampir 90 persen berasal sektor pertanian dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Wadas.

"Keuntungan, warga dari lestarinya alam itu tidak kecil, sangat besar, miliaran rupiah setiap tahunnya. Di Wadas terkenal duren, petai dan produk-produk lain dari pertanian. Hasil bumi yang melimpah ini dikhawatirkan akan mati seiring dibangunnya pabrik tambang,” tutur Isnur.

Oleh karena itu, Isnur menyayangkan sikap pemerintah yang tak memerhatikan hal tersebut.

Pemerintah dinilai kekeh menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi pertambangan andesit dan Bendungan Bener sebagai sistem pengairan yang mendukung pertambangan itu.

"Sayangnya pemerintah tak melihat potensi alam dan pertanian di Wadas, itu tidak masuk dalam rencana pemerintah. Padahal itu sumber kebahagiaan, sumber kehidupan warga dan itu akan hilang dengan hancurnya alam mereka akibat tambang,” papar Isnur.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 warga Desa Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian, karena diduga menjadi provokator dalam penolakan pengukuran tanah oleh BPN pada Selasa (8/2/2022) kemarin.

Aksi warga itu menolak Desa Wadas dimasuki ratusan aparat saat mengawal petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan pertambangan.

Peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah banyak video pengepungan dan intimidasi masyarakat oleh apara beredar di dunia maya.

Meski pada akhirnya 64 warga itu dilepaskan kembali ke rumah masing-masing. 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Andi Arief Dipolisikan setelah Bertanya 'Apa Benar Sosok Hasto PDIP di Balik Penambang Andesit?'.