Berita Ogan Ilir Bangkit

Dinsos Ogan Ilir Verifikasi Data untuk Minimalisir Bansos Tak Tepat Sasaran

Dinsos Kabupaten Ogan Ilir merespon banyaknya keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terjadi di tengah masyarakat.

Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/AGUNG DWIPAYANA
Plt Kepala Dinsos Ogan Ilir, Kapidin menuturkan terkait penerima manfaat PKH, BPNT dan E-Warung di mana masih ada yang tak tepat sasaran, Dinsos Ogan Ilir kembali lakukan verifikasi data. 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ogan Ilir merespon banyaknya keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terjadi di tengah masyarakat.

Terkait penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan E-Warung di mana masih ada yang tak tepat sasaran, Dinsos Ogan Ilir kembali lakukan verifikasi data.

"Verifikasi data penerima manfaat berdasarkan rekomendasi pemerintah desa masing-masing," kata Plt Kepala Dinsos Ogan Ilir, Kapidin, Sabtu (12/2/2022).

Pemerintah desa ini di dalamnya ada pendamping desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping PKH yang ditunjuk oleh Dinsos.

"Saya sampaikan, kades jangan cuma meneken berita acara saja. Pastikan dan musyawarahkan dengan seksama, warga yang menerima manfaat memang layak menerimanya," tegas Kapidin.

Setelah mendapat pemufakatan, semua yang terlibat wajib menandatangani berita acara.

"Realisasinya (penyaluran bansos) ditetapkan oleh Kemensos RI atas usul pemerintah desa,” jelasnya.

Verifikasi ini, kata Kapidin, ditargetkan semua desa maupun kelurahan di Ogan Ilir dapat merampungkannya pada akhir Februari mendatang.

Terkait E-warung yang belakangan ada beberapa masalah, serta untuk memastikan tidak adanya warung siluman, maka dalam hal ini Kadinsos akan mengecek langsung ke lapangan.

"Perlu dipastikan betul-betul, jangan sampai ada keluhan warga," terang Kapidin.

Dia juga menegaskan, jangan sampai ada kartu penerima manfaat yang dipegang oknum pemerintah desa, pendamping PKH atau oknum lainnya, melainkan harus penerima manfaat itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan.

"Karena itu hak dia sebagai penerima manfaat. Sementara pendamping PKH tugasnya hanya sebatas mendampingi, memberi petunjuk, identifikasi masalah para penerima PKH dan semacamnya," tegasnya.

Kapidin berharap ke depan dapat meminimalisir penyaluran bansos tak tepat sasaran, sehingga yang menerima manfaat memang benar-benar tidak mampu.

"Jangan sampai misalnya ada PNS yang menjadi penerima manfaat. Atau oknum kepala desa itu sendiri," tandasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved