Berita Palembang

Herman Deru Ungkap Alasan Usulkan Pencabutan KEK Tanjung Api-Api ke Presiden Jokowi

Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin dicabut Presiden jokowi melalui PP No 2 Tahun 2022.

TRIBUNSUMSEL.COM/LINDA
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan pencabutan KEK TAA merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sumsel.  

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA) di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin. 

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2022 tentang pencabutan PP 51 tahun 2014 tentang KEK TAA. 

Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, pencabutan KEK TAA merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sumsel. 

"Kita minta cabut karena tidak representatif dan jauh dari Pelabuhan Tanjung Carat yang akan dibuat. Kita sedang proses KEK untuk di kawasan Pelabuhan Tanjung Carat," kata Deru, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, dasar pencabutan lokasi KEK TAA mengacu pada lokasi Pelabuhan Tanjung Carat yang telah ditetapkan menjadi PSN (proyek strategis nasional).

Itulah dasar pembaruan KEK, karena tidak mungkin double dalam kawasan yang berdekatan.

"Pengusulan kembali KEK setelah ditetapkan koordinat Pelabuhan Tanjung Carat. Jadi KEK ini tetap, karena KEK suatu kemudahan yang ditawarkan ke investor," ungkapnya.

Saat ini langkah yang dilakukan membangun pelabuhan terlebih dahulu yang secara bersamaan juga melanjutkan progress KEK. 

Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Retna Ekowati Retnaningsih menambahkan, bahwa untuk Pelabuhan Tanjung Carat targetnya Juni mulai dikerjakan. 

"Untuk pengerjaannya membutuhkan Rp 8 triliun yang akan dilakukan konsorsium, jadi bisa be to be antara BUMD dan investor," katanya.

Baca juga: Gubernur Herman Deru Perintahkan Kumpulkan Sekda, Cari Solusi Masyarakat Sumsel Melek Perbankan

Menurutnya, lahan yang dimiliki Pemprov Sumsel di lokasi itu tersebut ada 600 hektar. Kalau lahan area penggunaan lain (APL) nya 170 hektare dan sedang proses sertifikasi.

Kemudian untuk lahan alih fungsinya sekitar 40 an hektare jadi kalau ditotalkan sekitar 210 hektare-an.

"Jadi kita kerjakan Pelabuhan Tanjung Carat terlibat dahulu nanti baru pengembangan," katanya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved