Breaking News:

Berita Lubuklinggau

Termasuk Ketua Bawaslu Muratara, Kejari Lubuklinggau Periksa 17 Orang Kasus Hibah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau melakukan pemeriksaan secara marathon 17 orang terkait dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO
Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Yuriza Antoni menyampaikan tentang kasus dugaan Kasus Dugaan Korupsi Hibah Bawaslu Muratara 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU --Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau melakukan pemeriksaan secara marathon kepada para saksi terkait dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar.

Sejak statusnya dinaikan menjadi penyidikan pada tanggal 3 Januari 2022 kemarin, sebanyak 17 orang baik Komisioner Bawaslu dan rekanan telah dilakukan pemeriksaan di Kejari Lubuklinggau.

Termasuk Kamis (13/1/2022) kemarin, Ketua Bawaslu Muratara, Munawir dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020 itu.

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus ,Yuriza Antoni didampingi Kasi Inteligen ,Aan Tomo bersama Kasubsi Penuntutan, Agrin Nico Reval menegaskan penanganan perkara dugaan dana hibah Bawaslu Muratara terus berlanjut.

"Dari awal kemarin sampai dengan saat ini sudah 17 orang kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi," ungkap Yuriza saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Jumat (14/1/2022).

Yuriza pun membenarkan dari 17 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik salah satunya yang dilakukan pemeriksaan Ketua Bawaslu Kabupaten Muratara berinisial M.

Yuriza pun menambahkan para saksi yang dilakukan pemeriksaan tersebut adalah orang-orang yang tahu tentang penggunaan dana hibah Bawaslu Muratara kemarin.

"Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi," tambahnya.

Baca juga: Luntur Kena Air, Pedagang Pasar Batu Urip Lubuklinggau Resah Dapati Uang Palsu

Sebagaimana diketahui, mencuatnya, dugaan korupsi pada Bawaslu Kabupaten Muratara ini bermula dari adanya laporan menyebutkan terkait dana hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,2 Miliar.

Hasil pemeriksaan dana Rp 9,2 Miliar untuk Bawaslu Muratara ini dinyatakan tidak ada laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumsel.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved