Breaking News:

Berita Prabumulih

Pelanggar Didenda Hingga Rp 500 ribu, Perda Prokes Prabumulih Segera Rampung

Perda Prokes Kota Prabumulih yang kini tengah digodok di DPRD Prabumulih ditargetkan akan selesai hingga Maret 2022 mendatang.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih Idham Tergun menjelaskan tentang pembahasan raperda Prokes Kota Prabumulih 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Masyarakat kota Prabumulih yang tidak mematuhi protokol kesehatan (Prokes) siap-siap kena denda pelanggaran.

Penyebabnya, tidak lama lagi aturan terhadap pelanggar protokol kesehatan akan diterapkan di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Hal itu diungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Idham Tergun

"Kita saat ini sedang bahas empat Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) dimana salah-satunya Raperda tentang Prokes terkait denda," ujarnya.

Idham mengatakan, pihaknya telah mendapat gambaran dari pemerintah terkait denda dimana bagi pelanggar individu akan dikenakan denda Rp 50 ribu dan Badan atau penyelenggara kegiatan Rp 500 ribu.

"Gambaran kita dapat seperti itu, jadi untuk individu akan dikenakan denda Rp 50 ribu," katanya.

Pria yang juga merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Prabumulih itu melanjutkan, pembahasan empat raperda termasuk raperda sanksi pelanggar prokes ditargetkan akan selesai hingga Maret 2022 mendatang.

"Namun kita akan lakukan pembahasan lebih cepat, kita lihat saja nanti prosesnya," beber politisi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Sebelum penerapan Perda tentang Prokes, pihaknya menghimbau Pemerintah Kota untuk gencar melakukan sosialisasi.

"Sosialisasi harus ditingkatkan sehingga informasi ini sampai kepada masyarakat dan lebih penting pemerintah dan lembaga harus memberi contoh dalam perilaku dan pemakaian prokes," ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan itu seperti harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lainnya. Idham juga meminta para aparatur harus memberi contoh terkait penerapan protokol kesehatan itu sehingga jangan ketika aturan berlaku warga khususnya aparatur masih abai.

"Lebih penting lagi, Perda harus ditegakkan untuk semua kalangan dan tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang melanggar harus disanksi," tegas pria yang pernah menjabat Direktur Utama PD Petro Prabu itu. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved