Breaking News:

Berita OKU Selatan

Banyak Keluhan Penerima Bansos BPNT, Dinsos OKU Selatan Ancam Sanksi Agen Brilink

Dinsos) OKU Selatan menanggapi keluhan masyarakat perihal jumlah nominal Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

SRIPOKU/ALAN
Kepala Dinas Sosial OKU Selatan Drs Endar Suhairi MSi 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA--Dinas Sosial (Dinsos) OKU Selatan menanggapi keluhan masyarakat diberbagai Kecamatan diwilayah Kabupaten OKU Selatan, perihal jumlah nominal Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebab masyarakat menilai bantuan berupa bahan pokok makanan seperti beras dan telur yang dihitung tak sesuai dengan nominal uang yang telah ditetapkan.

Diketahui, Bantuan Sosial non tunai itu sendiri disalurkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan pihak Bank yang disalurkan secara bertahap.

Nominal yang diterima oleh Penerima Keluarga Manfaat (PKM) sebesar Rp. 2.400.000 tersebut disalurkan secara bertahap dengan bentuk beras dan telur.

Namun beredar informasi di OKU Selatan ada beberapa PKM yang menilai bahwa beras dan telur yang mereka terima selama pertahun itu sendiri pada saat dikalkulasikan cukup jauh untuk mencapai nominal Rp  2.400.000 tersebut.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan melalui Dinas Sosial mengancam agen brilink yang meraup untung besar untuk dihentikan atau mencabut  sebagai agen brilink.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial OKU Selatan Drs Endar Suhairi, MSi melalui Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Arifin Hadi, ST.

"Asal sesuai dengan dasar laporan dari Sosial bahwa agen tersebut mengambil keuntungan yang melebihi maka akan diberikan sanksi berupa pemberhentian dari agen brilink," tegas Arifin, Jumat (14/1/2022).

Dijelaskannya,  sesuai prosedur semestinya agen BRIlink itu harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial, karena selama ini banyak yang bergerak tanpa ada rekomendasi dari Dinas Sosial.

Pihaknya juga menghimbau kepada Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang memang merasa tak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan agar dapat melapor dengan Dinas Sosial secara tertulis.

Sehingga, jika ada kasus kejagalan pemberian Bansos tersebut  yang dialami PKM dapat ditindak lanjuti oleh Dinas.

"Jika ada laporan resmi dari masyarakat sebagai PKM, secara resmi tertulis agen bisa diberikan sanksi, sebenarnya bisa saja mengambil keuntungan karena memang biaya traansportasi angkut barang. Namun kembali lagi, tapi itu jangan terlalu berlebihan,"pungkasnya. (SP/ALAN)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved