Berita Ogan Ilir Bangkit

Sinergi Pemkab Ogan Ilir dan BPN Sumsel, Permudah Masyarakat Mendapatkan Hak Sertifikat Tanah

Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi serta penyerahan peta kerja di KPT Tanjung Senai

TRIBUNSUMSEL.COM/AGUNG
Pemkab Ogan Ilir bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan dalam melayani masyarakat untuk memperoleh hak berupa sertifikat tanah. Sinergi ini dimantapkan pada momen pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi serta penyerahan peta kerja di KPT Tanjung Senai, Indralaya, Kamis (13/1/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Pemkab Ogan Ilir bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan dalam melayani masyarakat. 

Kakanwil BPN Sumsel, Drs Pelopor mengatakan, sinergi ini guna menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hak-haknya mendapat sertifikat tanah atas tanahnya yang memang tidak bermasalah. 

"Karena berdasarkan pengalaman, dalam beberapa tahun pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, masih banyak pemilik tanah yang tidak terlalu memperhatikan hal ini," kata Pelopor saat pelantikan dan pengambilan sumpah panitia ajudikasi serta penyerahan peta kerja di KPT Tanjung Senai, Indralaya, Kamis (13/1/2022).

Yang kedua, lanjut Pelopor, yang ingin disampaikan BPN Sumsel adalah kesempatan sosialisasi akuntabilitas.

Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan yang tidak perlu yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kegiatan.

"Lewat kegiatan seperti ini, kami ingin sampaikan untuk petugas yang ke lapangan, semua sudah disediakan biaya dari APBN," tegas Pelopor.

Karena pada hakikatnya, masyarakat telah membayar pajak pada negara dan APBN yang juga berasal dari pajak sudah dialokasikan untuk menggaji BPN agar melayani masyarakat setulus hati. 

"Kalaupun ada yang harus dibayar, paling tinggal pajak daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB jika tanahnya itu memenuhi syarat untuk membayar BPHTB," jelas Pelopor. 

Dan selanjutnya yang ditekankan adalah mengenai alas hak, karena tidak ada orang yang mengurus sertifikat tanah tanpa alas hak.

Untuk alas hak ini, kata Pelopor, saat ini warga terkadang tidak memiliki alas hak sama sekali.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved