Breaking News:

Johan Anuar Meninggal Dunia

Terpidana Kasus Lahan Kuburan di OKU Johan Anuar Meninggal, Bagaimana Kelanjutan Kasus Pidananya

Wabup OKU Johan Anuar meninggal saat menjalani hukuman. Ahli hukum Pidana dari Universitas Tamsis Palembang Dr Azwar Agus mengomentari lanjutkasusnya.

ISTIMEWA
Pengamat Hukum Dr. Azwar Agus, SH, MHum menyampaikan tanggapannya terkait meninggalnya Wabup OKU non Aktif Johan Anuar saat menjalani hukuman, Senin (10/1/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Bupati non aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar meninggal dunia, Senin (10/1/2022).

Johan berstatus terpidana kasus  korupsi lahan kuburan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 3,2 miliar.

Dalam vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Erma Suharti, Johan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Johan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda pidana Rp 500 juta. Apabila tidak dibayar, diganti kurungan selama 6 bulan.

Menyikapi hal tesebut ahli hukum Pidana dari Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang Dr Azwar Agus mengatakan, dengan terdakwa kasus pidana meninggal dunia, maka secara otomatis kasusnya gugur.

"Ya, secara otomatis perkaranya gugur, atau tidak dapat dilanjutkan," kata Azwar.

Gugurnya kewenangan jaksa dalam menuntut, diungkapkan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Palembang ini, diatur dalam KUHP. Menurutnya hal itu tertuang dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi: Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

"Berdasarkan pasal 77 KUHP, hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka
pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (niet outvanhelijk verklaard). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya," jelas Azwar.

Ditambahkan Rektor Universitas Tamsis Palembang ini, meski kewenangan menuntut dari jaksa kepada Johan gugur, kasus korupsi tersebut bisa terus berlanjut. Diungkapkan Azwar, apabila nantinya dalam persidangan terbukti ada kerugian negara, ahli waris Johan patut untuk menyelesaikan atau mengganti rugi kerugian negara tersebut.

Johan Anuar saat ditemui setelah memberikan keterangan secara langsung di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (6/4/2021).
Johan Anuar saat ditemui setelah memberikan keterangan secara langsung di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (6/4/2021). (TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI)

Gugurnya kewenangan menuntut tapi tidak menghapuskan kalau ada kerugian negara itu nanti tetap. Jadi penuntut umum nanti menyerahkan berkas ke pengacara negara untuk dilakukan gugatan. Karena kerugian negara itu harus ditanggung sampai ahli warisnya, dalam perkara Perdata.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved