Breaking News:

Berita Palembang

Larangan Ekspor Batubara, Asosiasi Pengusaha Batubara Sumsel: Tidak Bisa Menolak

Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Sumatera Selatan (Sumsel) Andi Asmara menanggapi larangan ekspor Batubara yang berlaku Januari 2022

Penulis: Hartati | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/HARTATI
Kapal pengangkut batubara melintas Jembatan Ampera Palembang Palembang, Minggu (2/1/2022).Pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022.

Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

Dikutip dari Kontan, kebijakan larangan ekspor batubara ini dikeluarkan melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin pada 31 Desember 2021.

Salinan surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Surat berisi kebijakan larangan ekspor batubara ditujukan kepada tiga pihak, pertama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri; kedua Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Ketiga Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sebagai otoritas terkait dengan larangan ekspor.

Selain pelarangan ekspor, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, UIP, UIPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batubara wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Ini sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan produsen listrik independen (IPP).

Disebutkan jika perusahaan batubara sudah memiliki batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, kementerian menginstruksikan agar segera dikirim ke pembangkit listrik milik PLN dan IPP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaannya segera diselesaikan dengan PLN.

Saat ini, Indonesia memang melakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), di mana perusahaan batubara harus memasok 25 persen dari produksi tahunan ke PLN.

Menanggapi larangan ekspor itu Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Sumatera Selatan (Sumsel) Andi Asmara enggan berkomentar banyak karena terkait kebijakan pemerintah sehingga mau tidak mau pengusaha harus mengikuti kebijakan tersebut.

Andi mengatakan sementara lagi proses pemantauan sehingga belum bisa banyak berkomentar.

Baca juga: Ekspor Batubara Dilarang Mulai Hari Ini 1 Januari hingga 31 Januari 2022

Disinggung adanya perbedaan harga jual batubara untuk ekspor dan konsumsi domestik bagi PLN, dia juga tidak bisa menolak dan pastinya ada dampaknya.

"Kebijakan Pemerintah kita tidak bisa menolak untuk sejauh ini," ujar Andi saat dikonfirmasi, Minggu (2/1/2022)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved