Breaking News:

Berita Nasional

10.000 Buruh Tagih Janji Anies Naikkan UMP Hari Ini, Integritas Anies Jelang Pilpres Diuji Hari Ini

Buruh yang menagih ini juga sebagai ujian Anies apakah benar merealisasikan janjinya atau hanya omong kosong belaka.

Editor: Siemen Martin
Istimewa via Tribun Jakarta
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Gubernur Anies Baswedan benar-benar diuji integritasnya setelah berjanji akan menaikkan UMP buruh.

Hari ini 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta.

Buruh yang menagih ini juga sebagai ujian Anies apakah benar merealisasikan janjinya atau hanya omong kosong belaka.

Dalam aksi tersebut, para buruh akan menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta tahu 2022 sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

"Setelah itu, aksi akan bergeser ke Balai Kota atau Kantor Gubernur DKI Jakarta. Hanya satu yang kami minta kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu menagih janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP DKI akan ditinjau ulang. Selain memperhatikan asas-asas hukum, beliau juga menyampaikan asas keadilan," kata Ketua KSPI yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya, Selasa (7/12/2021).

Said meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengumumkan kenaikan UMP yang pernah dijanjikan sebelumnya.

Untuk diketahui, Anies pernah menemui serikat buruh yang menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada 29 November lalu.

Anies menembus kerumunan wartawan dan pengawalnya untuk duduk bersama massa buruh di jalan di depan Balai Kota. 

Di hadapan para buruh, Anies mengaku terpaksa meneken Surat Keputusan tentang UMP DKI 2022 pada 20 November 2021.

UMP DKI 2022 hanya naik Rp 37.749 atau 0,8 persen saja dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.453.935.

"Perlu saya sampaikan, tanggal 20 (SK) harus dikeluarkan, kenapa? Karena ketentuan mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar," kata Anies.

"Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan, kami dianggap melanggar. Tapi, kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta," ucapnya.

Saat itu, Anies mengeklaim dirinya sudah bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali formula penghitungan UMP tahun 2022 tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved