Fahri Hamzah Sebut Penyelenggara Perlu Mitigasi Pemilu Serentak 2019 Agar Pemilu 2024 Zero Accident

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ajang pemilihan presiden (Pilpres) baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Namun, sejumlah isu panas sudah mulai berhembus.

Dari sejumlah tokoh yang bakal maju di pilpres hingga antisipasi hal yang tak diinginkan.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta agar pemerintah, DPR RI dan lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencari solusi agar gelaran Pemilu 2024 mendatang tidak menimbulkan korban jiwa atau 'zero accident' sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. 

Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit akibat beban kerja di Pemilu 2019 cukup besar. 

"Pemilu 2019 adalah sejarah buruk bagi pesta demokrasi lima tahunan di Tanah Air. Untuk itu, saya minta semua pihak yang terkait dengan gelaran pemilu, mencari solusi bagaimana Pemilu mendatang zero accident," kata Fahri kepada wartawan, Senin (6/12/2021).

Fahri berpandangan, perlu adanya mitigasi terhadap para korban pelaksana Pemilu Serentak 2019 yang lalu, termasuk apakah kemudian pelaksanaan pemilu serentak tetap harus dilaksanakan atau tidak. 

"Perlu adanya koreksi. Jangan sampai ada kesan kecenderungan elit yang menyederhanakan pemilu. Tetapi, di saat yang bersamaan salah juga kalau mitigasi terhadap para korban kemarin itu, para petugas pemilu tidak ditelusuri," ujarnya. 

Menurutnya, kalau pun tak bisa dimasukan dalam aturan pada Undang-Undang (UU) Pemilu, karena ada kesepakatan tidak direvisi, tentunya menurut Fahri hal itu bisa melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) oleh para penyelenggara pemilu saat melakukan pembahasan nanti. 

"Keselamatan jiwa para petugas KPPS harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Jangan sampai peristiwa Pemilu 2019 terulang kembali. Bila perlu dipikirkan juga jaminan asuransi bagi para petugas KPPS," ucap mantan Wakil Ketua DPR RI ini. 

Baca juga: Politisi Gerindra Sebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Tidak Akan Jadi Capres di Pilpres 2024

Baca juga: Miliki Kantor Baru, Selain Sukses Pileg, PKB Sumsel Ingin Gus Muhaimin Maju di Pilpres 2024

Di sisi lain, Fahri juga meminta agar Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus menjadi nol persen, karena persyaratan itu telah menyebabkan calon presiden (capres) potensial terkendala, karena capres yang diajukan partai atau gabungan partai sebesar 20 persen. 

"Bila presidential threshold dihapus, semua putra daerah bisa memiliki peluang yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan kita juga bisa mencari dan menggali sumber potensi kepemimpinan, terutama dari daerah," ucapnya. 

"Dengan begitu, kesempatan tampil bukan hanya untuk orang yang ada di Jakarta atau di Pulau Jawa saja, tetapi seluruh wilayah, seperti Papua, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Tidore dan lain-lain," kata politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemilu 2024 Harus Zero Accident, Fahri Hamzah: Penyelenggara Perlu Mitigasi Pemilu Serentak 2019.