Breaking News:

Berita Palembang

Pendampingan APH Dipangkas Rp 500 Juta, Komisi II DPRD Palembang: Jalankan Seusai Aturan

Dana pendampingan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) sudah disetujui Rp 800 juta atau berkurang Rp 500 juta dari usulan awal Rp 1,3 miliar.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Anggota Banggar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Fraksi Golkar, Fahrie Adianto, mengatakan, dana pendampingan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) sudah disetujui Rp 800 juta atau berkurang Rp 500 juta dari usulan awal Rp 1,3 miliar. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Anggota Banggar yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Fraksi Golkar, Fahrie Adianto, mengatakan, dana pendampingan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) sudah disetujui Rp 800 juta atau berkurang Rp 500 juta dari usulan awal Rp 1,3 miliar.

"Terakhir voting, disetujui Rp 800 juta. Nanti, jika anggaran ini berjalan efektif sesuai harapan, maka di APBD Perubahan akan di tambah lagi," kata Fahrie, Kamis (2/12/2021).

Ia meminta, agar BPPD Kota Palembang, dalam pelaksanaan dana pendampingan tersebut dijalankan seusai aturan dan payung hukum yang berlaku.

"Ya, tentu harus MoU sebagai payung hukum pelaksanaanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BPPD Kota Palembang, Herly Kurniawan mengatakan, setelah dilakukan pembahasan yang mendalam di Banggar disetujui Rp 800 juta, dari usulan Rp 1,3 miliar.

"Kita terima, kalau memang ada kekurangan, akan dianggarkan kembali di APBD perubahan," ujarnya.

Disinggung mengenai, belum dilaksanakannya, MoU dengan Polrestabes dan Dandim 0418 Palembang, Herly mengaku, dana pendampingan tidak akan dikeluarkan sebelum ada MoU.

"Kan belum dilaksanakan, secepatnya kami laksanakan MoU dengan Polrestabes dan Dandim," tuturnya.

Ia menambahkan, dana tersebut diperuntukan biaya narasumber, dengan berbagai kegiatan, yakni, rapat evaluasi bulanan, konsultasi, pemeriksaan penagihan piutang, penegakan sangsi, sosialisasi dan pengamanan.

"Jadi setiap kegiatan, narasumber dari Kejari, Polrestabes dan Dandim akan dibayar, yang lain ditiadakan," pungkasnya.

Diketahui, awalnya anggaran pendampingan APH atau disebut dengan dana pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak retribusi daerah tersebut diusulkan BPPD Kota Palembang sebesar Rp 1,3 M, di Tahun 2022.

Rincian biaya narasumber untuk kepala daerah, pejabat eselon II, dan III, Detasemen Pomdam II Sriwijaya, Kejari, Polrestabes dan Dandim Palembang.

Baca juga: Warga Desa Karang Anyar Sempat Blokir Akses Jalan Tanjung Api-api, Kesal Ganti Rugi tak Dibayar

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved