Kuatnya Sosok Wanita Anak Jenderal, Senior di PDIP Sampai Minta Arteria Damai Jangan ke Jalur Hukum

TRIBUNSUMSEL.COM - Dua politisi senior PDI Perjuangan sampai meminta Arteria Dahlan jangan membawa ke jalur hukum karena ibunya dimarahi oleh wanita anak jenderal.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanudidn mengungkapkan, mobil yang digunakan perempuan yang cekcok dengan ibunda anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan merupakan mobil dinas milik Kodam Jayakarta.

Berdasarkan hasil penelusurannya, Hasanuddin menyebut mobil militer dengan nomor 75194-03 itu digunakan oleh seorang brigjen TNI yang telah pindah tugas ke Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kendaraan tersebut digunakan oleh brigjen TNI yang kini telah pindah tugas ke BIN. Saat ini kasusnya sedang diinvestigasi oleh pejabat berwenang dalam hal ini Polisi Militer," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

Politikus PDI-P itu juga menyebutkan, saat cekcok terjadi, perempuan tersebut sedang bersama seorang pria berpangkat brigjen.

"Dari informasi yang kami dapat, ternyata perempuan itu bersama pria berpangkat Brigjen. Terkait hubungan keduanya masih kami telusuri," ujar dia.

Pria yang merupakan mantan perwira tinggi TNI AD ini berharap agar cekcok antara ibunda Arteria dan perempuan tersebut tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Arh Herwin Budi Saputra menganggap cekcok antara ibunda anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dengan seseorang perempuan yang mengaku keluarga jenderal TNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang murni perselisihan dua warga sipil.

"Kodam Jaya mengklarifikasi terkait berita viral tentang kejadian perselisihan yang terjadi antar penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, adalah murni perselisihan antara dua orang penumpang warga sipil," ujar Herwin, dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2021).

Herwin mengatakan, latar belakang perselisihan masih dalam proses penyelidikan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa kepada Kompas.com, Senin (22/11/2021) mengatakan, Mabes TNI akan memberikan sanksi jika memang ada keterlibatan anggota TNI yang melakukan pelanggaran, termasuk proses hukum.

Artikel ini telah tayang di Kompas