Mahfud MD Angkat Bicara Soal Adanya Permintaan Pembubaran MUI, Usai Ulamanya Diduga Teroris

TRIBUNSUMSELCOM - Situasi di Indonesia kini tengah menjadi perhatian.

Hal tersebut tak lepas adanya ulama MUI yang diduga terorisme.

Sejumlah isupun mengemuka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menanggapi soal kabar penangkapan seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diduga melakukan tindak terorisme.

Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan menunjukkan reaksinya.

Sehingga memicu munculnya banyak kontroversi yang terjadi di negera ini.

"Pastinya kita dibuat kaget dengan peristiwa penangkapan tiga teroris yang di antaranya ada yang merupakan oknum Majelis Ulama Indonesia."

"Kita semua kaget masak di MUI ada (oknum seperti) itu."

"Tapi harus diakui kita ini terlalu berlebihan (ber-) reaksi dan kontroversi juga terlalu berlebihan," kata Mahfud MD.

Bahkan, kata Mahfud MD, ada yang meminta MUI dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menilai tindakan dan keinginan itu termasuk berlebihan.

"Ada yang menuding bahwa MUI itu menjadi tempat persemaian terorisme sehingga harus dibubarkan. Ya tidaklah itu berlebihan."

 
"Karena MUI itu merupakan wadah permusyawaratan antara ulama dan cendekiawan muslim."

"(Bahkan) mereka (oknum-oknum terorisme berupaya) untuk membangun kehidupan yang lebih islami dengan memberi saran-saran dan pendapat kepada pemerintah."

"Sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," terang Mahfud MD.

Untuk itu, kata Mahfid MD, meskipun MUI bukan lembaga negara, tetapi MUI memiliki fungsi-fungsi yang melekat kepadanya sebagai institusi.

"Ada undang-undang tentang jaminan produk halal itu memerlukan MUI. Ada undang-undang perbankan syariah juga menyebut juga harus ada MUI-nya," kata Mahfud MD.

Sehingga tidak bisa dibubarkan begitu saja.

Menurut Mahfud, oknum seperti itu tidak hanya bercongkol ditubuh MUI saja, melainkan juga ada di mana-mana.

Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk membantu pemerintah demi memberantas terorisme.

"Justru kita (harus bisa) menyelusup dan menelisik ke berbagai tempat. Karena bukan hanya di MUI saja, di tempat lain juga banyak. Orang-orang seperti itu di mana-mana ada dan harus kita atasi bersama," pinta Mahfud MD.

Mengenai Densus 88 yang dituding bertindak berlebihan dan menangkap orang sembarangan, Mahfud MD juga turut angkat bicara.

Menurut Mahfud MD, anggapan tersebut itu berlebihan.

Mengingat, pemerintah dengan Majelis Ulama berhubungan dekat dan saling berkomunika satu sama lain demi melawan terorisme.

"Densus juga sering dituding bertindak berlebihan, menangkap orang sembarangan kemudian melanggar Marwah Majelis Ulama sehingga seakan-akan pemerintah itu diperhadapkan sedang bersitegang dengan Majelis Ulama, tidaklah."

"Adapun Densus itu sudah melakukan survei yang sudah lama. Itu semua hanya dibuntuti pelan-pelan Karena kalau langsung nangkap, nanti berlebihan, dikira asal tangkap," terang Mahfud MD.

Bahkan, penangkapan tersebut harus sesuai prosedur dengan dilengkapi adanya bukti-bukti yang lengkap.

"Sebelum buktinya cukup kuat (Densus) tidak boleh menangkap terorisme itu."

"Karena UU 5 tahun 18 itu adalah hukum khusus untuk teroris dengan treatment-treatment khusus juga dan tidak boleh sembarangan."

"Oleh sebab itu ketika menangkap itu, haru bisa meyakinkan bahwa ini bisa dibuktikan nanti di pengadilan," jelas Mahfud MD.

Oleh sebab itu. Mahfud MD meminta masyarakat untuk mengomentari secara proporsional saja.

Ini karena MUI juga merupakan lembaga terbuka.

Jadi kalau ada oknum teroris di dalamnya, ya harus ditindak secara hukum saja," kata Mahfud MD.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Buka Suara Soal Adanya Permintaan Pembubaran MUI, Sebut Permintaan itu Berlebihan,.