Breaking News:

Berita Palembang

Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Tolak Pengelola Pasar Selain PD Pasar Jaya, Ungkap Kekhawatiran

Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Palembang (PPPKP) melakukan aksi agar pengelolaan Pasar Kuto Palembang kembali ke PD Pasar Jaya Palembang Jaya.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Puluhan pedagang yang mengatasnamakan dirinya dari Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Palembang (PPPKP), kembali melakukan aksi agar pengelolaan pasar Kuto Palembang kembali ke PD Pasar Jaya Palembang, Sabtu (20/11/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Puluhan pedagang mengatasnamakan dirinya dari Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Palembang (PPPKP), kembali melakukan aksi agar pengelolaan Pasar Kuto Palembang kembali ke PD Pasar Jaya Palembang.

Dalam aksinya terbaru, Sabtu (20/11/2021) pedagang yang ada membentangkan spanduk menolak keras pengelolaan pasar Kuto saat ini, yang sejak 2013 lalu dibawah naungan PT Gandha Tata Prima (GTP).

Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Palembang Alex Syamsudin, para pedagang yang ada menilai, jika pengelolaan masih dibawah GTP menjadikan tidak ada kejelasan apalagi akan dialihkan ke pihak lain.

"Satu bulan lalu kami ke PD Pasar Jaya, jika pasar Kuto akan di BOT kan lagi, bukan pihak GTP lagi, dan sekarang para pedagang sudah resah," ucap Alex, seraya tak menutup kemungkinan nantinya para pedagang akan terusir seperti di Pasar Cinde saat inu.

Diakuinya, jika selama pengelolaan Pasar Kuto oleh PT GTP, pasar Kuto ini tempatnya menjadi kumuh, atau tak teurus. Selain itu, pihaknya menilai PT GTP diibaratkan sebuah wayang yang digerakan oleh dalangnya.

"Pasar Kuto tempatnya kumuh sejak dikelolah PT GTP, jadi kami minta dikembalikan pengelolaannya dikembalikan ke PD Pasar Jaya Palembang," terang Alex disambut teriakan para pedagang.

Lukman (50) pedagang sembako mengaku, jika dirinya dan para pedagang lainnya sudah merasa resah dengan pengelola pasar saat ini. Sebab, dirinya bisa saja terusir jika gedung pasar Kuto dilakukan rehab dan pengelolaannya diluar kendali PD Pasar Jaya.

"Sebenarnya, pedagang itu bisa bedagang aman, jualan nyaman dan sebagainya, tapi disini pedagang resah karena selama ini pengelolaan ada dipihak ketiga dan pasar sudah tidak layak," capnya.

Ditambahkannya, selama ini omzet pedagang sudah turun drastis ditengah pandemi Covid-19, namun para pedagang tetap diwajibkan membayar iuran pasar setiap hari, bulanan hingga tahunan.

"Jadi tuntutan kami simpel, ingin kembali dikelola PD Pasar Jaya. Apalagi nanti direhab, jelas kami harus beli lapal baru minimal Rp 60 juta kabarnya," tandas Lukman.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved