Breaking News:

Berita Prabumulih

30 November, Kepala OPD di Prabumulih Harus Paparkan Jumlah Penduduk Miskin

Pendataan warga miskin tersebut untuk dimasukkan ke database yang nantinya akan masuk dalam prioritas pengentasan oleh Pemerintah kota Prabumulih.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih Elman ST MM 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama camat, lurah dan kepala desa sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini terus melakukan pendataan warga miskin di 37 Kelurahan dan Desa di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Pendataan warga miskin tersebut untuk dimasukkan ke database yang nantinya akan masuk dalam prioritas pengentasan oleh Pemerintah kota Prabumulih.

"Jadi satu OPD itu membawahi satu kelurahan atau desa dibantu lurah kades dan camat mendata seluruh warga miskin yang ada, tidak boleh terlewat satupun," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih Elman ST MM

Elman menuturkan, ditargetkan pada 30 November mendatang seluruh kepala OPD yang diberikan tugas pendataan sudah selesai dan melaporkan hasil dalam rapat bersama Walikota dan Wakil Walikota.

"Pada 30 November nanti akan ada rapat dan kepala OPD harus melaporkan atau paparan hasil pendataan warga miskin dilakukan sesuai dengan kelurahan atau desa mana yang ditunjuk," tuturnya.

Lebih lanjut pria yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Pemkot Prabumulih mengaku, pendataan tidak hanya sebatas warga itu miskin atau tidak namun secara terperinci seperti berapa penghasilan atau pekerjaan, rumah kerusakan berapa persen, ada MCK atau tidak dan lainnya.

"Selain itu harus ada juga bagaimana untuk meningkatkan ekonomi warga itu, data ini akan menjadi senjata untuk diusulkan ke pemerintah pusat dan melakukan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan program Presiden dan kementerian," lanjutnya.

Elman mengaku pendataan tersebut sebetulnya telah direncanakan dan dilakukan sejak dua tahun lalu, namun karena wabah pandemi Covid 19 menyerang membuat rencana pendataan menjadi tertunda.

"Pendataan ini bersama lurah, kades dan camat karena mereka tau dimana-mana warga yang tidak mampu lengkap dengan data dari RT maupun RW. Jadi pendataan nantinya menyeluruh bahkan warga tidak memiliki KTP dan KK akan didata, kita liat kemarin Ibu Risma (Menteri Sosial) marah-marah karena database tidak ada," terangnya seraya mengatakan pendataan untuk database Prabumulih.

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkades Karangan Prabumulih Tertinggi, Desa Kemang Tandung Terendah

Untuk diketahui, sejak beberapa bulan lalu Pemkot Prabumulih memberikan tugas kepada seluruh kepala OPD untuk mendata warga miskin di penjuru kota nanas. Para kepala OPD diberi tugas mendata satu desa dan satu kelurahan bersama lurah, kepala desa dan camat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved