Breaking News:

Alokasi Pupuk Subsidi Kekurangan Seiring Jumlah Petani di Sumsel Bertambah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut penambahan jumlah petani menjadi salah satu pemicu kurangnya

Editor: Siemen Martin
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO
Petani 

TRIBUNSUMSEL.COM - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumatera Selatan (Sumsel) menyebut penambahan jumlah petani menjadi salah satu pemicu kurangnya alokasi pupuk subsidi untuk para petani.

Kepala Dinas PTPH Sumsel, Bambang Pramono, mengatakan dari hasil diskusi sejumlah pihak, dibutuhkan dorongan dari setiap kepala daerah kabupaten dan kota untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi itu.

“Salah satu caranya yaitu dengan mempercepat aktualisasi jumlah petani pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) Kementerian Pertanian,” kata Bambang, Senin (15/11).

Bambang bilang, hasil komunikasi dan diskusi menunjukan bahwa semakin banyak petani yang terdata di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) maka akan semakin besar peluang alokasi tambahan kuota pupuk subsidi.

“Makin bertambahnya jumlah petani mengakibatkan tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sebab alokasi tidak sebanding,” katanya.

Bambang menyebut kebutuhan petani akan pupuk ada sebanyak 24 juta ton sedangkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 30 persen atau 9 juta ton dari dana APBN.

“Kondisi ini membuat pupuk subsidi sudah pasti kurang, beberapa petani tidak kebagian pupuk bersubsidi karena petani bertambah pupuknya kurang,” katanya.

Bambang menjelaskan, jumlah petani di Sumsel dengan yang terdata ada sebanyak 381.446 orang, sedangkan selebihnya sebanyak 386 ribu petani sama sekali belum terinput dalam sistem itu.

Padahal ERDKK itu merupakan acuan pengalokasian pupuk dari kementerian pertanian ke Sumsel.

Dia menyebut, Kementerian Pertanian memberikan waktu tambahan selama dua hari yaitu 15 dan 16 November untuk Sumsel segera menginput petani dalam sistem E-RDKK untuk alokasi pupuk tahun anggaran 2022.

Pemprov Sumsel sudah memberi imbauan melalui surat edaran Gubernur Sumsel nomor 520/3372/DIS.PTH/2021 yang berisi untuk meminta Bupati atau Wali Kota segera melakukan penginputan RDKK ke dalam sistem E-RDKK tahun 2022.

Hal ini diharapkan perhatian agar didorong untuk dipercepat. Sebab kalau petani tidak terdaftar penginputan di sistem itu maka petani tidak bisa menebus pupuk subsidi dan alokasi nanti tidak bertambah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved