Politkus dari Dapil Sumsel Minta Relawan Jokowi Jangan Buat Gaduh Isu Pengelolaan PCR

TRIBUNSUMSEL.COM - Heboh bisnis PCR ditengah pandemi menjadi sorotan publik.

Kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat menuai protes masyarakat, karena memberatkan di saat kasus Covid-19 di Tanah Air sudah melandai.

Mantan Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf yang juga merupakan Politikus NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga dan yang melatarbelakangi perubahan harga tes PCR.

"Kemenkes harus mendengar suara publik, agar membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga dan apa yang melatari perubahan-perubahan kebijakan terkait harga," kata Irma politikus dari dapil Sumsel ini.

Irma berujar bahwa dengan adanya penjelasan dari Kemenkes, isu PCR tidak dipolitisasi dan menjadi liar.

Sebab, ada indikasi masalah PCR ditarik ke arah perombakan kabinet.

"Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan, supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi sebagai presiden yang telah memberikan amanah," ujar Irma.

Selain itu, Irma menerangkan bahwa para relawan Jokowi hendaknya menahan diri untuk tidak membuat gaduh isu pengelolaan PCR.

Apalagi, isu tersebut tendensius dan terkesan sengaja menggiring opini publik.

Kegaduhan tersebut menurutnya mengganggu fokus dan konsentrasi pemerintah dalam penanganan pandemi.

"Yang membuat saya makin heran kok bisa bisanya beberapa relawan (Jokowers) ikut-ikutan menambah kegaduhan dari informasi tulisan 'diduga' tanpa data tersebut, terus minta presiden untuk melakukan reshuffle? Nggak cerdas dan justru mencederai kepercayaan presiden pada menteri yangg bekerja mencari vaksin, mendorong obat terapi murah untuk Covid-19 (ivermectin)," katanya.

Apalagi menurutnya isu reshuffle dihembuskan hanya karena sang menteri memiliki yayasan kemanusian yang sahamnya cuma 6 persen di perusahaan yang dituding mendapat keuntungan dari bisnis PCR.

Padahal, kata dia, keuntungan yayasan kemanusiaan itu kembali lagi digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Yang kebelet menggantikan dan pingin naik jadi menteri, sebaiknya tunjukkan kinerja pada tupoksinya, jangan gunakan Jokowers sebagai batu loncatan," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKota