Breaking News:

Berita Palembang

Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah Divonis Bersalah, Pengamat Unsri Sebut Etika Jabatan

Bupati non aktif Kabupaten Muara Enim Juarsah divonis bersalah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul rekannya di Pilkada 2018 lalu

TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI
Sidang agenda putusan terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah yang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat (29/10/2021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara bagi Bupati non aktif Kabupaten Muara Enim Juarsah oleh pengadilan tipikor Palembang, mempertegas suap kepada kepala daerah di Muara Enim.

Putusan bersalah hakim itu, menjadikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyusul rekannya di Pilkada 2018 lalu,

Bupati sebelumnya A Yani yang telah divonis Mahkamah Agung (MA) 7 tahun penjara.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Andryan Saptawan menilai, masih bobroknya sistem birokrasi pemerintahan daerah saat ini, sehingga banyak pejabat yang akhirnya tergoda dengan suap.

"Memang sulit dibirokrasi itu, selain ada faktor personal dan jabatan, karena ada orang yang bertanggung jawab karena jabatan. Tapi yang pasti kita meghormati putusan hakim, karena tidak sembarangan memutuskan sebab ada pertimbangan-pertimbangan, meski Juarsah ada hak untuk banding," kata Andryan, Jumat (29/10/2021).

Disisi lain, ia mengaku prihatin juga betapa banyak godaan- godaan ditingkat pejabat negara, yang hal ini tidak terlepas dengan cost tinggi Pilkada langsung selama ini.

"Pejabat publik yang ada pasti berkaitan dengan politik dengan masyarakat luas, sehingga penyelenggara wewenangannya  banyak resiko dengan hal- hal seperti itu. Kita prihatin salah satu skandal korupsi yang ada di Sumsel meski ada juga kepala daerah di Sumsel lainnya," capnya. 

Berkaca dari hal itu, maka ia dan semua pihak perlu mengingatkan kepada para pejabat publik yang ada, saat berinteraksi dengan masyarakat banyak untuk mendahulukan etika jabatan, dan berhati- hati dalam menghadapi beragam orang dan beragam watak, dengan dibatasi jabatan formal dan informal. 

"Jangan mencampur adukan jabatan dengan yang resmi dengan hal pribadi, namun karena ini sifatnya masalah personal yang sangat tergantung personal, harusnya hati- hati dengn massa beragam motivasi. Kalau kita lihat memang agak sedikit berbeda dengan kasus lain, ia sebelum jabatan belum terkait korupsi dan setelah jabatan baru terkait, sehingga mungkin ada sesutu yang ada tidak disengaja kontek itu atau karena jabata, ini yang kita wanti- wanti," bebernya.

Andryan sendiri mengungkapkan perlu diperhatikan kedepan terkait batasan yang jelas, antara pimpinan publik dengan pihak- pihak swasta, karena dalam konteks etika jabatan swasta mereka seringakali menganggap korupsi adalah sesutu upaya untuk mendapat pekerjaan, sedangkan dietika publik itu melanggar etika publik yang harus fair (adil) dengan melawan korupsi. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved