Breaking News:

Berita OKI

Ratusan Aset Pemerintah OKI Telah Bersertifikat tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendorong akselerasi sertifikasi dan pengamanan aset daerah.

TRIBUNSUMSEL.COM/WINANDO
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendorong akselerasi sertifikasi dan pengamanan aset daerah. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian waktu, Kamis (28/10/2021) siang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mendorong akselerasi sertifikasi dan pengamanan aset daerah.

Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan OKI, Dedy Kurniawan, S.STP sejumlah aset milik Pemerintah Kabupaten OKI yang tersebar diseluruh wilayah akan dilakukan akselerasi agar semuanya memiliki sertifikat.

"Pembuatan sertifikat ini sebagai bentuk antisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari baik dengan perseorangan maupun lembaga tertentu," ujar Deddy, Kamis (28/10/2021) siang.

Dalam paparannya Dedy menjelaskan ada ratusan aset daerah pemerintah di tahun 2021 yang telah bersertifikat. 

"Setidaknya terdapat 358 aset daerah yang sudah diukur oleh BPN OKI bersama Dinas Pertahanan yang meliput 12 Kecamatan dengan rincian, 251 Sekolah, 20 Kantor Pemerintah dan 87 Puskesmas," jelas Deddy.

Dikatakan Deddy, 95 persen aset yang sudah dilakukan pengukuhan tersebut telah diserahkan ke BPN OKI dengan 268 aset sudah disetor PNBP.

Sekretaris Daerah Kab. OKI. H.M Husin S.Pd. MM. M.Pd mengatakan percepatan penyelesaian aset sangat penting dijalankan dalam rangka pengamanan aset.

Selain itu, jelas Husin penyelesaian aset tersebut dalam rangka peningkatan potensi aset terhadap pembangunan di daerah. 

Pihaknya berharap kedepannya agar dapat meningkatkan kolaborasi guna menertibkan dan menginventarisasi data tanah yang berpotensi terhadap peningkatan kualitas pembangunan. 

‘’Dengan kolaborasi antara Dinas Pertanahan dan BPN, diharapkan seluruh aset tanah milik Pemkab OKI lebih jelas legalitasnya dan terhindar dari penguasaan atau gugatan pihak lain, serta dapat meningkatkan kualitas pembangunan," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved